Indonesiamaritimenews.com ( IMN),JAKARTA: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, setidaknya ada tiga jenis kejahatan yang kerap terjadi di sektor minerba. Apa saja ? Ketiga jenis kejahatan itu yakni penyelundupan, under invoicing atau praktek manipulasi harga, dan tax evasion atau penggelapan pajak.

Itu sebabnya kementerian-kementerian perlu melakukan kolaborasi untuk melakukan pencegahan.  "Inilah yang merupakan salah satu alasannya mengapa kita perlu menata diri di antara kementerian/lembaga," kata Sri Mulyani dalam acara peluncuran SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa (8/3/2022).  

Menkeu berharap kehadiran SIMBARA akan meningkatkan iklim bisnis sektor minerba domestik menyusul adanya kemudahan akses informasi yang dibutuhkan pelaku usaha terkait.

Baca Lainnya :

• SIMBARA Bakal Berantas Korupsi, Penggelapan Pajak dan Penyelundupan Minerba0
• Ini Dia Aturan PPKM Level 2 di Jawa-Bali Sekolah, Swalayan, Bioskop, Dilonggarkan0
• Menyambut Ramadahan Warga Griya Permata Batam Buat Sunatan Masal Bagi Warga Tak Mampu.0
• Ini Dia Syarat Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) Tanpa Karantina di Bali 0
• PCR dan Tes Swab Tidak Jadi Syarat Naik Pesawat, KA dan Kapal Laut0

Dikatakan Sri Mulyani, di era digital ini integrasi proses bisnis dan integrasi antar kementerian dan lembaga seharusnya mudah dan harus bisa dilakukan. “Ini menjadi kunci penting perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan serta untuk perbaikan layanan terhadap dunia usaha," tukas Sri Mulyani.

APLIKASI KOORDINAS

SIMBARA adalah Sistem Informasi Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batu Bara. SIMBARA digadang-gadang mampu mengatasi masalah penggelapan pajak. Selain juga akan mengkoordinasi upaya pemenuhan kewajiban DMO bagi produsen batu baru. 

Sistem pengawasannya berbasis elektronik dan penerapan sanksi otomatis yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan produsen. SIMBARA juga dipakai untuk memastikan akurasi dan transparansi data produksi guna mengamankan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu juga validasi dan konsistensi data Laporan Hasil Verifikasi (LHV) lalu Laporan Surveyor (LS) juga perlu diperhatikan, serta pengawasan dan penertiban batu bara illegal oleh pelaku usaha, baik produsen maupun pedagang perantara.

Tiga fokus tersebut menjadi fitur/komponen dalam SIMBARA. Di mana SIMBARA ini menjadi mekanisme usulan berbasis sistem elektronis yang memuat real time data dari hulu ke hilir. Sehingga dapat tercipta efisiensi dan efektivitas pelayanan. ( Arry/OriZ)