Indonesiamaritimenews.com (IMN) JAKARTA : Indonesia kembali menggaungkan pentingnya neraca sumberdaya kelautan (ocean account) di forum dunia. Hal ini untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan. 

Neraca laut dipandang sebagai sebuah rujukan yang ideal dalam menerapkan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aset sumber daya laut, aliran ekonomi dan lingkungan.

 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo mengungkapkan hal ini pada Side Event The Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Our Ocean Conference (OOC) yang berlangsung di Panama pada Jumat, (3/3/2023). 

Baca Lainnya :

• Hibur Korban Kebakaran Depo Plumpang Agar Ceria, Kolinlamil Ajak Liburan ke Kapal Perang0
• Erick Copot Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Buntut Kebakaran Depo Plumpang0
• Resmikan Pesawat Super Hercules C-130, Presiden Jokowi: Ini Sangat Canggih0
• Hadapi Tantangan Era Industri Berbasis Digital, Ini Strategi Universitas Mercu Buana0
• Menteri KKP Pede, Indonesia Bisa Masuk 5 Besar Produk Perikanan0

 “Indonesia telah menetapkan landasan yang kuat untuk neraca sumberdaya kelautan (ocean account). Sejak tahun 2021, proyek percontohan neraca sumberdaya kelautan telah dilakukan di 7 Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan 1 wilayah perikanan. Secara nasional, luasan ekosistem, kondisi dan nilai moneter telah disiapkan untuk mangrove, karang dan lamun,” jelas Victor.

 Lebih lanjut Victor menjelaskan tantangan laut yang berkelanjutan dan pengelolaannya terletak pada tiga hal. Pertama, melindungi lautan serta mempertahankan manfaatnya bagi umat manusia,  kedua meningkatkan perlindungan laut dengan tetap memperhatikan aspek ekonominya, dan terakhir memastikan bahwa barang dan jasa laut bermanfaat bagi semua pihak.

 Menurut Victor tantangan itu diatasi melalui berbagai pendekatan termasuk neraca sumberdaya laut. "Kami ingin menerapkan neraca sumberdaya laut tidak hanya sekedar statistik dan tampilan (dasbor). Neraca sumberdaya laut di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan, dibantu oleh banyak pihak termasuk UN ESCAP, GOAP, Pemerintah Norwegia dan pemangku kepentingan nasional,” jelasnya.

 Neraca sumberdaya laut Indonesia akan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penggunaan ruang laut. Barang dan jasa laut akan dihitung dan dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang laut dan proses perizinannya. Tak hanya itu, proposal investasi akan disaring berdasarkan status neraca sumberdaya laut di lokasi masing-masing. 

ZONASI LAUT

 Mengenai penerapan neraca sumberdaya laut, Victor memberikan contoh soal zonasi laut. Alokasi ruang untuk target 30 persen perlindungan laut akan diprioritaskan bagi wilayah dengan luas dan kondisi ekosistem yang berkualitas tinggi. 

 Barang dan jasa yang dihasilkan dari laut Indonesia bermanfaat bagi masyarakat global, karenanya Victor mengajak seluruh pihak di tingkat regional dan global untuk berkolaborasi dan bersinergi khususnya dengan anggota GOAP lainnya,” pungkasnya. 

Forum kelautan dunia tersebut, turut dihadiri Mike Kelloway GOAP Co-Chair; Rick Spinrad Wakil Menteri Perdagangan untuk Lautan dan Atmosfer dan Administrator NOAA Amerika Serikat; Ilana Seid Perwakilan Tetap Palau untuk PBB dan Sherpa untuk Presiden Palau di Ocean Panel; Per W. Schive, Wakil Direktur Jenderal Kementerian Iklim dan Lingkungan, Norwegia; serta Ilona Drewry, Kepala Keuangan Biru Berkelanjutan Internasional, Inggris. 

 Neraca sumberdaya laut menjadi salah satu terobosan sejalan dengan program prioritas ekonomin biru yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Neraca sumberdaya laut akan diimplementasikan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. (FAT/Oryza)