Indonesiamaritimenews.com ( IMN), YOGYAKARTA : Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dinilai sebagai mitra strategis pemerintah. Keberadaannya dapat memberi masukan konstruktif, dalam upaya mencari solusi bersama mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di sektor transportasi.

Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Kongres ke IX MTI yang diselenggarakan di Yogyakarta, Sabtu (5/11). Menhub menilai, organisasi profesi MTI merupakan mitra strategis pemerintah yang dapat memberikan masukan konstruktif, dalam upaya mencari solusi bersama mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di sektor transportasi.

“MTI selama ini banyak memberikan kritik dan masukan yang konstruktif. Kami terbuka dan merespons masukan dari MTI untuk menindaklanjutinya,” ujar Menhub.

Baca Lainnya :

• 2 Jenazah Aremania Korban Tragedi Kanjuruhan Diotopsi, Ayah Histeris Pingsan0
• Hujan Deras Sebagian Wilayah Jakarta Banjir, Pohon Tumbang0
• Kapal Kargo Tenggelam di Taiwan, 12 ABK Masih Dicari0
• Parade Budaya Nusantara, Ribuan Perempuan Berkebaya Bakal Pawai dari Sarinah-Bundaran HI 1
• Ngeri, Anak Meninggal Akibat Gagal Ginjal Bertambah Jadi 1900

Menhub menjelaskan, MTI telah memberikan masukan konstruktif pada program-program yang dijalankan Kemenhub dalam upaya mengatasi sejumlah permasalahan di sektor transportasi.

Sederet masalah di sektor transportasi antara lain: pengaturan ojek online yang telah memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 15 juta orang, angkutan barang over dimension over load (ODOL) untuk mengurangi kerusakan jalan dan meningkatkan keselamatan, Buy The Service (BTS) guna meningkatkan kualitas pelayanan angkutan massal bus di perkotaan.

Kemudian, Tol Laut untuk mengurangi disparitas biaya logistik, program pemulihan industri penerbangan untuk mengembalikan kemampuan di sisi supply di tengah meningkatnya permintaan jumlah perjalanan, serta program lainnya.

“MTI bisa menjadi mata kami untuk melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Kami juga terus mendorong MTI untuk memberikan masukan terkait konsep pembangunan transportasi masa depan di Ibu Kota Baru Negara (IKN),” sambung Menhub.

BERI PEMAHAMAN

Lebih lanjut, Menhub meminta dukungan kepada MTI agar turut memberikan pemahaman kepada masyarakat, akan pentingnya keberadaan infrastruktur transportasi bagi kemajuan negara. Selain juga menjelaskan kepada masyarakat tentang upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi nasional.

Misalnya, dengan alokasi APBN yang terbatas, pemerintah telah melakukan upaya mencari pendanaan kreatif non APBN. "Kami melakukan penjajakan dengan negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa, Amerika dan negara lainnya. Kami juga menjajaki kerjasama dengan lembaga internasional seperti, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB, JICA, dan lain-lain," urai Menhub.

Saat ini dalam setahun, menurut Menhub alokasi pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi dari pendanaan kreatif non APBN lebih besar yaitu lebih dari RP40 triliun dibanding alokasi dari APBN sekitar Rp30 triliun. Selain itu, upaya lain yang terus dilakukan pemerintah yaitu mengoptimalkan angkutan massal yang telah dibangun, agar manfaatnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Salah satu contoh, upaya mengoptimalkan angkutan massal LRT Sumsel yang saat ini okupansinya terus tumbuh sekitar 40 persen, dengan melakukan pembangunan angkutan feeder (angkot) dan relokasi jalur operasional angkutan massal lainnya yang jalurnya sejajar dengan LRT Sumsel.

Diungkapkan Menhub, Presiden sangat concern dengan transportasi untuk mewujudkan konektivitas antar daerah, antar pulau, yang akan menghubungkan dan menyatukan Indonesia. "Kami siap bekerja sama dengan MTI yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kemajuan transportasi kita,” tukas Menhub.

Dia berharap, dalam kongres ke IX MTI ini, terpilih Ketua dan pengurus MTI yang memiliki dedikasi dan kapasitas untuk turut memberikan pemikiran membangun sektor transportasi nasional yang berkelanjutan. (Fat/ Oryza)