Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama strategis dengan United Nations Development Programme (UNDP) guna mempercepat pengembangan ekonomi biru Indonesia.

Kerja sama tersebut melalui pembiayaan inovatif, penguatan pasar karbon biru, hingga hilirisasi industri rumput laut. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja di kantor KKP, belum lama ini.

"Kami mengapresiasi kemitraan strategis dengan UNDP dan menyambut baik kerangka Country Programme Document (CPD) UNDP 2026–2030 yang menempatkan ekonomi biru dan pasar karbon sebagai prioritas strategis. Visi tersebut sejalan dengan lima program prioritas ekonomi biru KKP," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Lainnya :

• Pusat Potensi Maritim TNI AL dan Lanal Tegal Gelar Pelatihan 100 Pembudidaya Udang Vaname0
• Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tembus 6,27 Miliar Dolar Amerika, BRIN Siapkan Teknologi0
• Buka Maritime Expo 2026, Wamenhub Suntana Apresiasi Pengabdian Pelaut Indonesia0
• Bangun Proyek Dermaga Tanpa Izin, Dua Perusahaan di Riau Disegel KKP0
• Puluhan Ekor Hiu Bambu Hasil Penangkaran Dilepas KKP di Laut Kepulauan Seribu0

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi biru global karena menyimpan sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pengembangan pasar karbon sekaligus memperkuat upaya konservasi ekosistem pesisir.

Menteri Trenggono mengusulkan perluasan akses pembiayaan iklim melalui optimalisasi Blue Financing Window dan pengembangan Indonesia Critical Marine Habitat Facility (ICMHF) sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan bagi sektor kelautan dan perikanan.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mendorong penguatan ketahanan dan mata pencaharian nelayan skala kecil yang telah dijalankan bersama UNDP. Menteri Trenggono mengatakan upaya tersebut telah diwujudkan melalui program pengembangan kapasitas nelayan di Morotai dan Kepulauan Tanimbar yang mencakup peningkatan tata kelola perikanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi rendah karbon di sektor perikanan.

"Keberhasilan proyek JSB seaBLUE menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi biru mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Karena itu, kami berharap model ini dapat direplikasi di berbagai wilayah lain untuk menekan angka kerugian pascapanen, meningkatkan kualitas produk perikanan, sekaligus menurunkan biaya operasional nelayan," ujarnya.

Peluang Ekonomi Inklusif

Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja, menyambut baik komitmen Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Menurut Kanni, kerja sama yang telah berjalan menunjukkan bahwa investasi pada sektor kelautan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang inklusif bagi masyarakat pesisir.

"Kami melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Asia Pasifik. UNDP berkomitmen mendukung upaya Indonesia dalam memperluas pembiayaan inovatif, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta mengembangkan investasi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara bersamaan," ujar Kanni.

Ia menambahkan, UNDP siap melanjutkan kolaborasi dengan KKP dalam berbagai program prioritas, termasuk pengembangan pasar karbon biru, konservasi ekosistem laut, penguatan industri rumput laut, dan mobilisasi investasi untuk mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan. (Bow/oryza)