- Cuaca Ekstrem, ASDP Ingatkan Pengguna Transportasi Laut Utamakan Keselamatan
- Kapal Asing Diduga Palsukan Dokumen Diamankan KRI Bung Tomo-357
- KKP Hibahkan 2 Kapal Asing Bekas Illegal Fishing ke Pemkab Deli Serdang
- Penyematan Nations Medal Satgas TNI KONGA di Lebanon, Kasal: Komitmen Teguh Kami Bangun Perdamaian
- Latihan Gabungan SAR Instansi Maritim, Siaga Hadapi Hondisi Darurat
- 2 Kapal Pengangkut Nikel Dibekuk KRI Bung Hatta-370, Ini Penyebabnya
- Kolinlamil Bentuk Klub Panahan SWAT, Genjot Kemampuan Atlet Raih Prestasi Gemilang
- Duaar! Dentuman Meriam KRI Teluk Ambonia-503 Memecah Keheningan Laut Jawa
- Libur Nataru 2025/2026, ASDP Perkuat Integrasi Jalur Sumatera-Jawa-Bali
- 1,5 Kg Sabu Malaysia Nyaris Diselundupkan, Digagalkan TNI AL di Tanjung Balai Asahan
Tok! DPR Setuju Tambahan Pagu Kemenhub Jadi Rp26 T, Ini Komitmen Menhub

Keterangan Gambar : Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi bersama jajaran menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Foto: Kemenhub
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan 2025 dari Rp17,72 triliun menjadi Rp26,29 triliun. Kemenhub berkomitmen menggunakan tambahan anggaran tersebut sebaik mungkin.
Kemenhub menyatakan akan memastikan serta mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Baca Lainnya :
- IMDEX Asia 2025 di Singapura, Wakil Kepala Staf TNI AL Bawa 2 Kapal Perang0
- Indonesia-Australia Sepakat Tangani IUUF di Zona Ekonomi Eksklusif Lebih Kongkret0
- Bongkar Judi Online, Bareskrim Polri Sita Rp530 Miliar TPPU dari 2 Tersangka0
- Bongkar Judi Online, Bareskrim Polri Sita Rp530 Miliar TPPU dari 2 Tersangka0
- Bongkar Judi Online, Bareskrim Polri Sita Rp530 Miliar TPPU dari 2 Tersangka0
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Program Kerja APBN Tahun Anggaran 2025 dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2024, di Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation, serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024,” ujar Menhub Dudy.
Dalam rapat kerja ini dibahas pula pemeriksaan BPK RI terhadap Kemenhub pada semester I 2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lebih lanjut, terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023. Menhub mengatakan, saat ini 69% atau 49 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Ke depan akan dilakukan percepatan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK RI di antaranya mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi, pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, serta koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait,” ujar Dudy.
Raker dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenhub. (Bow/Oryza)











