Indonesiamaritimenews.com (IMN),LOMBOK (14/2) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) meggelar Temu Teknis para Recognized Security Organization (RSO).

Temu teknis digelar dalam rangka meningkatkan wawasan, mutu dan kualitas Recognized Security Organization (RSO) untuk mengimplementasikan standar aturan yang dipersyaratkan dalam ISPS Code.

Acara ini digelar di Kota Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (14/3/3023). Acara ini dibuka oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, yang diwakili Kasubdit Patroli dan Pengamanan. Capt. M. Hermawan.

Baca Lainnya :

• Kasal Berikan Reward Kepada Satker dan Prajurit TNI AL Berprestasi0
• Menhan Prabowo Subianto Serahkan Alpalhankam Buat Korps Marinir TNI AL0
• Divonis 15 Tahun Penjara, Kuat Maruf: Saya Tidak Membunuh0
• DAMRI Beri Edukasi 3.000 Pelajar Tentang Keselamatan Berkendara0
• 8 ABK Terapung-apung di Laut Kalimantan Barat, Dievakuasi TNI AL0

Hadir dalam acara tersebut para pejabat dari Kepala Kantor KSU Tanjung Priok, KSOP Khusus Batam, KSOP Kelas I Banten,KSOP Kelas III Talang Duku Jambi, para Kepala UPT Ditjen Hubla di Wilayah NTB serta Direktur Perusahaan RSO di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

 Dalam sambutan pembukaannya, Capt Hermawan mengatakan  RSO memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai mitra kerja pemerintah juga menjadi ujung tombak dalam membantu mendampingi, mengedukasi, dan mengimplementasikan ISPS Code di Indonesia.

 RSO adalah penunjukan atau penetapan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur KPLP, kepada Badan Usaha yang mempunyai keahlian khusus serta mempunyai pengetahuan di bidang pengamanan, perkapalan dan operasional pelabuhan.

 Menurut Capt. Hermawan, kegiatan temu teknis RSO Tahun 2023 ini merupakan yang pertama kali di adakan setelah 19 tahun implementasi ISPS Code di Indonesia.

 'Tujuan utama dari penyelenggaraan temu teknik RSO ini agar para Recognized Security Organization (RSO) tetap eksis dan lebih professional dalam penyusunan Port Facility Security Assessement (PFSA) dan Port Facility Security Plan (PFSP) terhadap suatu Fasilitas Pelabuhan yang akan comply ISPS Code di seluruh wilayah Indonesia", kata Capt. Hermawan.

 Dalam pelaksanaan tugasnya, para RSO tentunya harus tetap berdasarkan pada aturan-aturan yang telah di tetapkan. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, PM Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan

Kemudian  PM Nomor 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 413 Tahun 2022 tentang Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

 Oleh karena itu, lanjut Capt. Hermawan melalui Temu Teknis RSO ini, diharapkan dapat saling berdiskusi dan bertukar pengalaman terkait Implementasi ISPS Code di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hal inj berdasarkan perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia, yang erat kaitannya dengan Keamanan pada Fasilitas Pelabuhan yang dimasuki kapal asing di Indonesia.

TENTANG ISPS CODE

Sebagaimana diketahui, ISPS Code atau Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, adalah aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. 

 Sebagai pemangku kepentingan maritim di Indonesia, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Karena perekonomian Indonesia ditopang dari perdagangan melalui jalur transportasi laut.

 Sampai dengan Februari 2023, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat sebanyak 429 fasilitas pelabuhan dan 920 Kapal berbendera Indonesia yang secara penuh telah menerapkan ISPS Code.

 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku Designated Authority, sejak pemberlakuan ISPS Code pada 1 Juli 2004 secara terus menerus melakukan upaya untuk memastikan penerapan aturan keamanan internasional dimaksud secara optimal terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.

 Sementara itu, Kasubdit Patroli dan Pengamanan yang diwakili Capt. Indang Noer Kajati dalam laporannya mengatakan maksud pelaksanaan kegiatan Temu Teknis RSO ISPS Code di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu dalam rangka meningkatkan wawasan, mutu dan kualitas RSO.

Tujuannya untuk mengimplementasikan standar aturan yang dipersyaratkan dalam ISPS Code, agar tetap eksis dan professional dalam penyusunan PFSA dan PFSP terhadap suatu Fasilitas Pelabuhan yang akan comply ISPS Code.

 Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Februari 2023, dan diikuti peserta sebanyak 20 perusahaan RSO yang yang telah mendapatkan SK dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (Arry/Oryza)