Indonesiamaritimenews.com (IMN),Jakarta – Pemerintah daerah punya peran penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait diperlukan agar pembangunan bisa berjalan optimal.

Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang diselenggarakan Kemendagri di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Rakornas ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri oleh para Menteri Kabinet serta para kepala daerah dan jajaran Forkopimda.

Baca Lainnya :

• Panglima TNI: Prajurit Harus Membawa Manfaat Bagi Masyarakat0
• Pastikan Kesiapan LRT Jabodebek dan KC Jakarta-Bandung, Kemenhub Gandeng Konsultan Inggris0
• TNI AL Bersinergi Tangkap Komplotan Pencuri 34 Karung Konsentrat Milik Freeport0
• Pelabuhan Redeb Disewakan ke Swasta, Ini Alasannya0
• Kasal: Pertempuran Laut Aru, Gambaran Loyalitas Prajurit Jalasena Sejati0

Budi Karya mengatakan, kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya.

Menhub menyebut, sejumlah kolaborasi telah dilakukan bersama pemerintah daerah di sektor transportasi di antaranya yaitu: dukungan untuk meningkatkan muatan balik kapal tol laut, dukungan kebijakan block seat / subsidi untuk keberlanjutan penerbangan di daerah, serta dukungan pengalokasian subsidi dalam penyediaan angkutan massal perkotaan dengan skema subsidi ataupun Buy the service, dan lainnya.

Tol laut yang semula hanya 29 titik, kata Budi Karya, kini telah menjadi 39 titik, okupansinya sudah bagus dan harganya pun sudah turun. 

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan agar muatan balik tol laut ditambah, misalnya dengan membawa komoditas rumput laut atau ikan, sehingga harga dari tol laut bisa lebih ekonomis, dan kita bisa menambah titik-titik jangkauan tol laut itu sendiri,” ungkap dia.

KOLABORASI 

Selain itu, dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan dari pemerintah daerah, menjadi kunci kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, kolaborasi perlu dilakukan untuk menghadapi salah satu tantangan yang perlu dihadapi bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu, mengatasi keterbatasan APBN untuk mendanai berbagai kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mencari pendanaan kreatif non APBN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sejumlah infrastruktur transportasi di beberapa daerah yang telah berhasil dibiayai melalui skema creative financing di antaranya: melalui kerjasama pemanfaatan (KSP) di Bandara Sentani, Tjilik Riwut, Fatmawati, Hanandjoeddin, Raden Inten, dan melalui skema KPBU diantaranya yaitu: Pelabuhan Patimban, Kereta api Makassar-Pare-pare, dan yang akan datang akan dilakukan di Bandara Kediri dan Proving Ground Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berstandar Internasional di Bekasi.

“Kami tidak mungkin melaksanakan ini tanpa kolaborasi, oleh karenanya nanti bersama Kementerian Dalam Negeri secara sektoral kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Indonesia Timur, Tengah dan Barat,” kata Menhub.

Pembangunan infrastruktur transportasi berperan penting untuk mendukung terciptanya konektivitas dan mendatangkan investasi di daerah. Untuk itu, pembangunannya harus dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi menjangkau hingga daerah terpencil.

Dalam kurun waktu 2020-2022, pemerintah telah sejumlah infrastruktur di berbagai daerah, diantaranya yaitu: 11 pelabuhan penyeberangan, 10 bandara baru, 6.642 Km’sp, pengembangan 4 pelabuhan utama yang memenuhi standar, tercapainya 42 rute yang melayani jembatan udara, terselenggaranya 33 rute subsidi angkutan tol laut, serta terbangunnya 5 kota yang menerapkan sistem angkutan umum massal.

“Infrastruktur yang telah dibangun tersebut harus dihubungkan dengan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sentra industri, kawasan perikanan, perkebunan, pariwisata, serta pertambangan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Menhub.

Hal tersebut selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, dimana pembangunan difokuskan dalam mendukung pengembangan di wilayah 3TP (Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. (Ted/ Oryza)