- Upaya Penyelundupan 631 Pohon Bonsai Miliaran Rupiah Digagalkan TNI AL
- PWI Pusat: Era Banjir Informasi, Karya Jurnalistik Profesional Jadi Oksigen Penawar Hoaks
- PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kemenhub
- IPC TPK Salurkan 4 Cultivator untuk Kelompok Tani di Agam
- Luncurkan Album Lagu Puisi Ibu Kata, Asrizal Nur Infaqkan Keuntungannya untuk Bangun Masjid
- TNI AL dan Bea Cukai Sorong Gagalkan Perdagangan 19 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Jajaran PT Pelindo Jasa Maritim Temui Kasal, Ini yang Dibahas
- Dubes Prancis Kunjungi TPK Semarang, Pelindo dan CMA CGM Jajaki Penguatan Konektivitas Logistik
- Semangat! Tentara Cilik TK Hang Tuah Tanjung Uban Jelajahi Laut, Kobarkan Patriotisme Sejak Dini
- Dorong Kerja Sama Maritim dan Konektivitas ASEAN-India, Presiden Prabowo: Kita Bangsa Berdagang
Optimisme KKP, Perppu Cipta Kerja Bisa Perkuat Pengembangan Budidaya Lalut

Keterangan Gambar : Pengembangan budidaya laut. Foto: dok. KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis implementasi Perppu Cipta Kerja akan memperkuat pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan melalui program berbasis ekonomi biru.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (12/2/2023). "Meski gencar dalam peningkatan produksi, proses budi daya tetap sesuai dengan konsep ekonomi biru yang diusung oleh KKP. Yakni setiap proses produksi budi daya yang dilakukan tetap menerapkan prinsip eco-efficiency di sepanjang mata rantai nilai (value chain)," katanya.
Selain itu juga mengedepankan pelestarian sumber daya alam dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup serta melibatkan masyarakat.
Baca Lainnya :
- APBN Terbatas, Kemenhub Dorong Pendanaan Kreatif0
- Festival Sholawat TNI/Polri, Batalyon Angkutan Bermotor 2 Marinir Raih Juara 20
- Presiden Jokowi: Kalau Terminal Kotor, Banyak Preman Siapa yang Mau Naik Bus0
- Luhut Optimistis Gernas Bangga Buatan Indonesia Dongkrak Pertumbuhan UMKM 0
- Kasal Ikut Meriahkan HPN 2023 di Medan Bersama Insan Pers0
Dalam rangka implementasi UU Cipta Kerja tersebut, DJPB (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya) sudah menyelesaikan mandat peraturan perundangan yang diamanatkan. Yaitu penerbitan Peraturan Menteri (Permen) 13/2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan, Permen KP 19/2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya, dan Penerbitan Kepmen KP 28/2021 tentang Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah.
"Penerbitan aturan ini tidak lain adalah upaya mengendalikan penyakit atau wabah penyakit ikan yang menghambat produksi perikanan budi daya,” sambung Tb Haeru.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Gemi Triastutik menambahkan, materi subsektor perikanan budi daya yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja, selain perizinan berusaha meliputi tanggap darurat dan pengendalian penyakit ikan, penebaran kembali dan penangkapan ikan berbasis budi daya dan jenis penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah. (Riz/ Oryza)











