Indonesiamaritimenews.com(IMN)JAKARTA: Kementerian Perhubungan akan terus mendorong pendanaan kreatif (creative financing). Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pendanaan melalui APBN.

Sejumlah pendanaan kreatif dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pengarahan kepada pegawai Kemenhub yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub Tahun 2024, Jumat (10/2/2023).

Baca Lainnya :

• Festival Sholawat TNI/Polri, Batalyon Angkutan Bermotor 2 Marinir Raih Juara 20
• Presiden Jokowi: Kalau Terminal Kotor, Banyak Preman Siapa yang Mau Naik Bus0
• Luhut Optimistis Gernas Bangga Buatan Indonesia Dongkrak Pertumbuhan UMKM 0
• Kasal Ikut Meriahkan HPN 2023 di Medan Bersama Insan Pers0
• Tiba di Pakistan, KRI RE Martadinata-331 Ikuti Latihan Multinasional AMAN Exercise 20230

Rakor ini juga dihadiri Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Siahaan, 37 perwakilan Bappeda, 37 perwakilan Dishub Provinsi, dan jajaran BUMN sektor transportasi.

Menhub Budi Karya mengatakan akan terus mendorong pendanaan kreatif (creative financing), untuk mengatasi keterbatasan pendanaan melalui APBN.

Sejumlah pendanaan kreatif dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni. 

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU) juga terus dioptimalkan. "Ke depan, pendanaan kreatif akan terus ditingkatkan dan kami akan mengkreasikan potensi aset negara seperti terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan agar lebih optimal,” kata Budi Karya.

PEMULIHAN EKONOMI

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani  mengatakan, peranan Kemenhub dalam pemulihan ekonomi sangat krusial. “Dengan tersedianya moda transportasi yang saling terhubung dapat membantu pemulihan ekonomi. Konektivitas menjadi vital,” ujar Sri Mulyani.

Ia meminta seluruh jajaran Kemenhub dapat memanfaatkan APBN secara optimal, yang dapat menghasilkan infrastruktur transportasi yang dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Sri Mulyani juga mengapresiasi kerja sama yang baik yang dilakukan Kemenhub dalam pemanfaatan APBN dalam proyek pembangunan KA Makassar-Parepare.

“Akhirnya Sulawesi memiliki kereta api pertamanya. Jadikan proyek ini sebagai evaluasi dan perhatikan sisi-sisi yang bisa diefisienkan,” sambung Sri Mulyani.

Ia juga meminta jajaran Kemenhub yang membuat kebijakan tidak salah berpikir sehingga berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang salah. “Pikirkan konsekuensi dari tiap langkah yang diambil,” katanya.

Jajaran Kemenhub juga diingatkan untuk memperhatikan aset-aset negara, dalam hal ini infrastruktur transportasi yang sudah ada.  Aset yang berasal dari APBN jangan dibiarkan tidur, melainkan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi sesuai Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp711 triliun, dengan pendanaan dari APBN sebesar Rp340,16 triliun.

Sementara, sisanya Rp370,84 triliun akan didorong melalui pendanaan kreatif non-APBN atau creative financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni.

Pendanaan kreatif dilakukan untuk infrastruktur yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi. Sedangkan pendanaan APBN melalui rupiah murni, PNBP, dan BLU, difokuskan untuk peningkatan SDM Perhubungan dan pendanaan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) yang secara finansial tidak menguntungkan, dengan tujuan pemerataan pembangunan.

MENINGKAT

Dari tahun ke tahun, sumber dana PNBP dan BLU di lingkungan Kemenhub mengalami peningkatan. Pada 2020, persentase sumber dana PNBP terhadap total pagu anggaran adalah 8,23%, tahun 2021 sebesar 9,72%, dan tahun 2022 sebesar 11,31%.

Sedangkan sumber dana BLU pada 2020 sebesar 3,46%, tahun 2021 sebesar 3,71%, serta tahun 2022 sebesar 4,80%. PNBP dan BLU akan terus dioptimalkan sebagai salah satu instrumen pendanaan melalui APBN, dengan mengedepankan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Arah kebijakan dan program kerja Kemenhub 2024 akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024, di mana anggaran infrastruktur diarahkan untuk menyediakan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Selain itu, Kemenhub juga siap mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak, pemindahan IKN tahap awal, serta keberlanjutan pembangunan.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan yaitu: penguatan infrastruktur digital serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Kemudian, melakukan kegiatan padat karya untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional, meningkatkan konsistensi pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta penyelesaian kegiatan prioritas. (Arry/Oryza)