- Ini Keunggulan TTL Kembali Raih Predikat Operator Terminal Petikemas Terbaik di ILA 2024
- 14 ABK KM Sabar Subur Tenggelam di Perairan Karimun Jawa, TNI AL dan Tim SAR Sigap Menolong
- Perkuat Indonesia Diporos Maritim Dunia, Kemenhub Dorong Sosialisasi UNCLOS 1982
- Wujudkan Ekonomi Biru, KKP Gandeng BKKBN, Bank Mandiri dan Polri
- 16 Kontainer Produk Perikanan Diekspor ke Mancanegara, Menteri Trenggono: Produk Indonesia Primadona
- Ini Pencapaian Pelindo Regional 2 Mencatatkan Dua Kinerja Positif, Jelang Tutup Tahun 2024
- Sailing Camp TNI AL 2024, Bakar Semangat Pemuda Membangun Negara Maritim
- 500 Pemuda Indonesia Ikuti Sailing Camp di Pulau Payung, Naik KRI Semarang-594
- Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono Terima Perhargaan Kasal Wakili 68 Pati TNI AL Masa Purna Bakti
- Catat! IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Kawasan Laut Sensitif
KKP Gandeng UNIDO Kembangkan Sistem Jaminan Mutu Perikanan Berkelas Internasional
Keterangan Gambar : Ilustrasi ikan beku produk perikanan Indonesia. Foto: KKP
Indonesiamaritimenewa.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya agar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHKP) Indonesia berkelas internasional dan setara dengan negara maju.
Salah satu upaya dilakukan yakni dengan menggandeng United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), penerapan SJMHKP hulu-hilir produk dan komoditas perikanan memenuhi parameter dan standar internasional.
Baca Lainnya :
- KKP, FAO dan Pemda Cilacap Lepasliarkan Sidat Hasil Budidaya0
- Prakiraan Tinggi Gelombang dan Sebaran Hujan, 29 Januari hingga 4 Februari 20240
- KKP Gandeng PT Pindad International Logistic Perkuat Zona II PIT Koridor Biak-Surabaya0
- 417 Awak Kapal Perikanan Disertifikasi, Upaya KKP Lindungi Nelayan Indonesia0
- Targetkan Indonesia Jadi Rantai Pasok Lobster Global, KKP Kebut Regulasi Benur0
Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini mengatakan sostem jaminan mutu produk Indonesia harus setara dengan negara maju. "Agar produk kita bisa sejajar, tentunya sistem jaminan mutu kita harus diakui bahwa penerapannya setara dengan yang diadopsi negara maju," kata Ishartini di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Kolaborasi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten serta penanggung jawab quality assurance dengan UNIDO, dilakukan dalam payung kerja sama pembangunan kapasitas (capacity building). Kerja sama tersebut dimulai dengan penguatan implementasi quality assurance rantai pasok perikanan.
Ishartini menjelaskan project dengan UNIDO meliputi 6 ruang lingkup yang merupakan lanjutan kerjasama sebelumnya di fase 1. Karenanya, di kerja sama fase 2, BPPMHKP mengusung tema "Global Quality and Standards Program: Developing Robust Quality Assurance in Fisheries".
"Ini penting bahwa quality assurance yang kita jalankan betul-betul sesuai dan diterima secara global," sambung Ishartini.
Adapun keenam ruang lingkup kerja sama BPPMHKP - UNIDO meliputi harmonisasi dan penyesuaian sistem quality assurance sesuai mandat BPPMHKP. Kemudian pengembangan kapasitas fish inspector/auditor skala internasional. Ketiga, penguatan sertifikasi skala pelaku usaha dilanjutkan dengan remote audit and inspection.
"Lalu ada program penguatan kapasitas laboratorium penguji mutu melalui Reference Material Producer (RMP) on food safety parameter dan terakhir kerjasama ASEAN," tandas Ishartini.
TUNJUKKAN KAPASITAS
Sebagai catatan, Indonesia melalui KKP telah menunjukkan kapasitasnya dalam implementasi quality assurance di kawasan Asia Tenggara, utamanya ASEAN. Terakhir dalam forum ASEAN Sanitary and Phytosanitary (SPS) Contact Point atau ASCP tahun lalu Indonesia dan Thailand diharapkan menjadi role model dalam kerjasama digitalisasi sertifikat perdagangan komoditas perikanan.
Fase 1 kerja sama KKP-UNIDO telah berlangsung pada Oktober-Desember 2023. Fase tersebut juga disebut sebagai titik inspeksi atau pengecekan UNIDO pada SJMKHP yang dilaksanakan BPPMHKP.
Selama periode tersebut, kedua lembaga melakukan sejumlah pertemuan sekaligus menggelar focus group discussion (FGD), serta membuat tim kerja dalam rangka menuju kerjasama fase 2 yang rencananya akan berlangsung hingga 2026 mendatang.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya quality assurance sebagai dukungan teknis implementasi 5 program prioritas. Menurutnya, pengendalian mutu tetap menjadi domain KKP, dari hulu hingga hilir. KKP sendiri juga sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy. (Arry/Oryza)