Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Sebanyak 867 ekor tukik dilepasliarkan dalam Festival Egek I di Pantai Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ratusan ekor tukik yang dilepas ke alam bebas itu berasal dari 500 lebih sarang penyu yang bertelur di Pulau Um dan Pantai Malaumkarta sepanjang musim peneluran dari bulan Maret–Juni 2023.

 Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf mengatakan pelepasliaran dilakukan oleh para petugas dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong.

"Pelepasliaran dilakukan oleh para petugas dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong  sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) bersama Bupati dan stakeholder lainnya," ujar Muhammad Yusuf dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (13/6/2023).

Baca Lainnya :

• Tata Kelola Hasil Sedimentasi Laut Butuh Kolaborasi Semua Pihak0
• Gus Dur, Sarwono dan Hasjim Djalal, Berjasa Membangun Sektor Maritim0
• Keramba Jaring Apung 2 Hektar di Batam Disegel KKP, ini Penyebabnya0
• Pro Kontra Pengerukan Pasir Laut, KKP: PP Sedimentasi Lindungi Ekosistem0
• Nah Lho! 20 Ton Ikan Impor Disegel KKP di Batam0

 Dijelaskannya, pelepasliaran ini sekaligus menjadi rangkaian Festival Egek I Malaumkarta sejak ditetapkannya masyarakat hukum adat (MHA) Malaumkarta di Tahun 2017.

 KEARIFAN LOKAL

Egek merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam baik di hutan atau di laut oleh masyarakat Suku Moi di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. 

Selain mengatur soal pelarangan mengambil komoditas laut yaitu lobster, udang, teripang dan lola, Egek juga mengatur larangan penggunaan alat tangkap seperti jaring, bom dan bius. Hasil ataupun nilai ekonomi dari egek dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama masyarakat di Kampung Malaumkarta.

 “MHA Malaumkarta, yang merupakan MHA pertama yang diakui sejak Permen KP melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong” jelas Yusuf.

 Pengakuan terhadap keberadaan MHA di Indonesia menurut Yusuf telah memiliki dasar hukum yang kuat dan tertuang pada Pasal 18B Ayat 2 Amandemen UUD 1945 Kedua yang disahkan pada Agustus 2000 dan UU Nomor 27 tahun 2007 junto UU Nomor 1 tahun 2014 dimana pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.

 “Pengakuan ini salah satu bagian strategi KKP untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut di Indonesia bersama-sama dengan masyarakat hukum adat sebagai implementasi kebijakan ekonomi biru,” lanjutnya.

MONITORING DAN PENDATAAN

Sementara itu, Kepala LPSPL Sorong Santoso Budi Widiarto menyampaikan, sebagai upaya perlindungan dan pelestarian penyu, LPSPL Sorong telah melakukan kegiatan monitoring dan pendataan populasi penyu di Malaumkarta sejak tahun 2017.

 “Tahun 2023, bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Econusa, LPSPL Sorong memberdayakan masyarakat adat Malaumkarta yang tergabung dalam Pokmaswas PGM Malaumkarta untuk dijadikan sebagai enumerator yang bertugas melakukan pendataan,” ujar Santoso.

 Pelepasliaran tukik ini merupakan kolaborasi LPSPL Sorong bersama masyarakat hukum adat Malaumkarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat Daya, Direktorat Kebudayaan Ditjen Kemdikbud dan Kementerian Pariwisata.

 Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya selalu memastikan kelestarian biota laut yang dilindungi dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa dan generasi yang akan datang. (Ari/Oryza)