- PON XXI Aceh-Sumut 2024, KM Kelud Jadi Hotel Terapung Gratis
- 10 Negara Menimba Ilmu Budidaya Nila dan Lele dari Indonesia
- Kekuatan Kapal Selam Kunci Amankan Perairan RI, Kasal: Wujudkan TNI AL Modern dan Berdaya Gentar
- HUT ke 79 TNI AL di Atas Kapal Perang Dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
- Tanjung Priok Bikin Presiden Zanzibar Kesengsem, Kerja Sama Maritim dengan Pelindo
- Pelindo Mengajar Menyasar SMAN 13 Jakarta, Drajat Sulistyo: SDM Bagus, Perusahaan Maju
- Kapal Nelayan Dimangsa Api, 4 Korban Dievakuasi KRI Layang 345, Seorang Tewas
- KRI Bima Suci Memukau Masyarakat di Shanghai Cina
- PON XXI 2024 di Aceh dan Sumut, Pelindo Pastikan Pelabuhan Malahayati Beri Layanan Penuh
- Pelindo Mengajar 2024, Dirut Arif Suhartono: Pendidikan Bukan Hanya Soal Akademis
Tekan Inflasi Komoditas Perikanan, KKP Lakukan Ini
Keterangan Gambar : Dirjen PDSPKP, Budi Sulistiyo berdialog dengan pedagang ikan di Pasar Rakyat Way Halim Kota Bandar Lampung pada saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. Foto: KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menekan inflasi komoditas perikanan hingga mencapai 2,61% atau di bawah target inflasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 3+1% di tahun 2023.
Pengendalian inflasi komoditas perikanan ditunjukkan dengan fluktuasi harga ikan yang cenderung stabil juga terjadi di bulan Ramadan dan Idul Fitri serta momen pergantian tahun.
Baca Lainnya :
- Perkuat Teknik Pembuktian Penyidikan Pidana Kelautan dan Perikanan, Ini Langkah KKP0
- Program Hilirisasi Sampah di Padang, KKP Kampanyekan Bulan Cinta Laut0
- 16.000 Santri Dapat Pembagian 5 Ton Ikan dari KKP, Alhamdulillah...0
- Ayo Daftar, KKP Buka Pendidikan Taruna-Taruni Anak Keluarga Sektor Perikanan Gratis0
- Genjot Ekspor Perikanan, Menhub Janji Maksimalkan Pelabuhan Bitung0
"Tahun 2023 ikan tidak termasuk komoditas penyumbang inflasi, ini ditunjukkan dengan fluktuasi harga ikan stabil setiap bulan," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2024).
Sementara di tahun 2024 target inflasi 2,5+1% atau 3,5%. Budi mengatakan setiap kementerian/lembaga harus membuat kebijakan untuk pengendalian inflasi agar bisa dibawah 3,5% guna menjaga daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dia pun optimis target tersebut bisa tercapai mengingat pengendalian inflasi komoditas perikanan tahun 2023 menjadi yang terendah sejak tahun 2000.
"Baru tahun 2023 ini terendah inflasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jika kita mengabaikan tahun pandemi 2020-2021," urai Budi.
Ia memastikan jajarannya juga sudah menyiapkan program pengendalian inflasi 2024. Dimulai dengan keterjangkauan harga ikan melalui program penguatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok.
Kemudian ketersediaan pasokan yang dilakukan dengan beragam kegiatan seperti penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan dan perikanan.
"Kita lakukan juga penguatan kelembagaan, peningkatan pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha perikanan," tutur Budi.
MAKAN IKAN
Dalam kesempatan ini Budi mengajak masyarakat untuk menggunakan ikan sebagai asupan protein selama berpuasa. Selain menyehatkan, harganya stabil dan stok yang tercukupi, ikan juga mudah diolah jadi beragam menu, baik kaki lima hingga bintang lima.
"Ikan bisa jadi menu sahur atau berbuka, mau yang biasa atau pun mewah juga bisa. Perpaduannya dengan rempah pasti menggugah selera dan menyehatkan," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat. Termasuk juga membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.
“Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri,” kata Menteri Trenggono. (Arry/Oryza)
Dirjen PDSPKP, Budi Sulistiyo berdialog dengan pedagang ikan di Pasar Rakyat Way Halim Kota Bandar Lampung pada saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. Foto: KKP