Indonesiamaritimenews.com (IMN), LAMPUNG: Senator Lampung, Bustami Zainudin bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Apriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke PT. Pelindo 2 Panjang, Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk meninjau dan mengawasi kinerja PT. Pelindo 2 serta stakeholder terkait.

Kunjungan berlangsung pada Rabu (13/9/2023). Rombongan Wamen dan Bustami disambut oleh General Manager PT. Pelindo 2, Imam, Pj. KSOP Pelabuhan Panjang Kol. Marinir Amrul Adriansyah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Pelabuhan Panjang serta stakeholder lainnya.

Baca Lainnya :

• Top! Inovasi Pegawai, Limbah Cair Terminal Teluk Lamong Bisa Diolah Jadi Air Bersih0
• Berangus Pungli, 45 Pelabuhan Terapkan Inaported, Ini Daftarnya0
• Ajak Masyarakat Bersih, Forum CSR Sulsel dan Pelindo Regional 4 Bantu 2 Motor Sampah0
• Teranyar...Aplikasi PTOS-M Satukan Standarisasi Pelayanan di Pelabuhan Makassar0
• Transaksi Bisnis Transportasi Laut dan Perusahaan Pelayaran Wajib Gunakan Rupiah0

Saat berdialog dengan perwakilan TKBM, Bustami menyampaikan bahwa isu terkait bahwa TKBM menjadi penghambat kinerja dan menjadi beban pelabuhan, sehingga keberadaannya terancam di evaluasi  adalah tidak benar. Keberadaan kuli bongkar muat masih sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses bongkar muat di pelabuhan.

"Saya tegaskan bahwa adanya isu TKBM Pelabuhan akan dihilangkan, digantikan dengan peralatan yang lebih modern dan canggih adalah tidak benar. Banyak pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh tenaga manusia, tidak semuanya bisa digantikan oleh mesin", tegas Bustami.

Bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kinerja pelabuhan, Bustami setuju. Namun tidak harus dengan menghilangkan tenaga kuli bongkar muat.

"Yang mesti dilakukan adalah peningkatan kapasitas, kemampuan skill dan ketrampilan, sehingga TKBM kita mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada, yang memang menuntut adanya SDM yang berkualitas," kata Bustami.

Ia juga menegaskan, bahwa sinergitas dan kerjasama  stakeholder di Pelabuhan Panjang sudah berlangsung produktif dan kondusif. Kondisi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga Pelabuhan Panjang bisa terus tumbuh menjadi pelabuhan yang produktif, kondusif dan maju.

MASIH DIBUTUHKAN

Sementara itu Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor memastikan kuli bongkar muat masih dibutuhkan di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia, tak terkecuali di Pelabuhan Panjang. Penegasan itu disampaikan menyusul adanya isu terkait Induk Koperasi TKBM (Tenaga Kuli Bongkar Muat) yang jadi penghambat kegiatan di pelabuhan.

"Tapi sementara ini, saya melihat antara TKBM dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Pelindo ini saling membutuhkan. Jadi TKBM masih dibutuhkan sesuai dengan skill dan kemampuannya," kata Afriansyah di Kantor Pelindo 2, Panjang.

Pihaknya bersama Bustami Zainudin, senator asal Lampung yang juga sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI hadir untuk melihat bagaimana kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Pelabuhan Panjang.

Menurut dia, banyak tenaga kerja yang mencari penghidupan sebagai kuli bongkar muat yang harus menjadi perhatian. Mereka semua juga harus tetap bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana stakeholder terkait, utamanya Inkop TKBM agar dapat meningkatkan skill atau kemampuan para TKBM. Diharapkan para kuli bongkar muat dapat mengikuti roda perubahan zaman.

"Jadi sekarang ini peralatan sudah canggih semua, semua dikelola dengan mesin bukan dengan fisik manusia lagi. Dan tentunya secara skill teman-teman TKBM sudah harus punya kemampuan," kata Afriansyah.

3 PERATURAN MENTERI

Sementara itu, pemerintah masih melakukan sinkronisasi tiga Peraturan Menteri tentang Tata Kelola TKBM. Ketiga peraturan tersebut berasal dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perhubungan.

Afriansyah menyebutkan, Permen ketiga kementerian tersebut akan berpihak pada peningkatan kesejahteraan TKBM serta pengelolaan koperasi yang lebih profesional.

Bustami juga menyakinkan bahwa kalaulah Permen ketiga kementerian ini terbit, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, tetap harus berpihak pada kuli bongkar muat.

Bahwa di dalamnya mengharuskan TKBM meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan skillnya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama.

Di sisi lain, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma mengatakan sinergi antar pihak di pelabuhan Panjang berlangsung sangat kondusif.

Koperasi TKBM dengan segala keterbatasan yang ada terus mencoba memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota, termasuk pembangunan rumah bagi anggota koperasi TKBM. Hingga hari ini sudah terbangun 500 unit, dari target 1000 unit rumah lebih. Ini memerlukan dukungan untuk keberlanjutannya.

Kalau keberadaan TKBM goyah, maka akan berdampak pada kerugian banyak pihak, utamanya kuli bongkar muat dan koperasi.

Sementara, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)  Juswandi Kristianto juga menyampaikan bahwa situasi kerja di Pelabuhan Panjang cukup kondusif. Kondisi ini perlu terus dijaga, ditingkatkan dan dipertahankan.

Sinergitas dan soliditas antara TKBM dan APBMI sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional Pelabuhan Panjang, sebagai salah satu pelabuhan nasional yang cukup strategis. (Arry/Oryza)