- Naval Base Open Day Serentak, Misi Tanamkan Cinta Laut
- Potensi Rumput Laut di Maluku Baru 9,7 Persen Digarap, KKP Lakukan Ini
- Waspadai Kerawanan Maritim, Peserta Pendidikan Lemhanas Dibekali Ketahanan Nasional
- Kiriman Perdana, Koperasi KALAMO Papua Pasok 13,3 Ton Ikan Segar ke Semarang
- Permintaan Tuna Meningkat, Investor Lirik Kembangkan Industri Perikanan di Maluku
- Pelindo Mengajar 2024, Executive Director 4 Turun Gunung Jadi Guru
- Dua Kapal Perang PC, Mampu Bermanuver di Berbagai Medan, Perkuat Armada Laut Indonesia
- Ini Kinerja TPS Pimpin Market Share Pelabuhan Tanjung Perak 83%
- Kasal Pimpin Sertijab, 4 Pati Naik Bintang Dua, 14 Kolonel Naik Bintang Satu
- Nekat Beraksi, Komplotan Maling Sparepart Kapal Diringkus Tim F1QR TNI AL
Pernyataan Sikap Organisasi Pers: Tolak RUU Penyiaran!
![Pernyataan Sikap Organisasi Pers: Tolak RUU Penyiaran!](https://indonesiamaritimenews.com/asset/foto_berita/IMG_20240527_090627.gif)
Keterangan Gambar : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta. Foto: dok. PWI Jaya
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Rancangan Undang Undang (RUU) Penyiaran terus menuai kontroversi karena dinilai akan membungkam kebebasan pers. Demikian yang tersimpulkan dari pertemuan organisasi pers, serta gabungan pers mahasiswa dan organisasi Pro Demokrasi, di Jakarta.
"Kami menolak seluruh pasal pembungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di RUU Penyiaran," demikian keputusan pertemuan tersebut yang disepakati di Jakarta, Kamis (23/5/2024)..
Baca Lainnya :
- Siap Tempur, Ini yang Dilakukan KRI Diponegoro-365 di Laut Meditarina0
- Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat, Presiden Jokowi: Masyarakat Indonesia Sampaikan Duka Mendalam0
- Word Water Forum di Bali, Indonesia Perjuangkan 4 Poin0
- Jakarta Masuk Jajaran Kota Maritim Terkemuka di Dunia, Ini Faktanya0
- Kasal Kunjungi Industri Kapal Selam dan Pertahanan Strategis di China0
Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan PWI Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya), AJI dan IJTI Jakarta, merumuskan pernyataan sikap bersama.
Pertama, menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.
Revisi Undang-Undang Penyiaran ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik. Beberapa pasal bahkan mengandung ancaman pidana bagi jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama.
Tidak hanya wartawan, sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran juga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, dan diskriminasi terhadap kelompok marginal. Kekangan ini akan berakibat pada memburuknya industri media dan memperparah kondisi kerja para buruh media dan pekerja kreatif di ranah digital.
Poin-Poin Penolakan:
1. Ancaman Terhadap Kebebasan Pers: Pasal-pasal bermasalah dalam revisi ini memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur konten media, yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2.
2. Kebebasan Berekspresi Terancam: Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi warga negara, melalui rancangan sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.
3. Kriminalisasi Jurnalis: Adanya ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.
4. Independensi Media Terancam: Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E.
5. Revisi UU Penyiaran Berpotensi Mengancam Keberlangsungan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Kreatif: Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja pekerja kreatif, seperti tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial dan lain sebagainya
Oleh karena itu, pertemuan menuntut dan menyerukan:
- DPR RI segera menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah ini.
- DPR RI harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
- Memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers.
- Menyerukan agar seluruh insan pers, pekerja kreatif dan pegiat media sosial di Jakarta untuk bersiap turun ke jalan melakukan aksi protes ke DPR RI.
Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Untuk itu, kami akan terus mengawal proses legislasi ini dan siap melakukan aksi massa jika tuntutan kami tidak dipenuhi.
Organisasi yang Menandatangani:
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya
Pewarta Foto Indonesia (PFI)
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Untuk Demokrasi (SINDIKASI)
LBH Pers Jakarta
LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
LPM Progress Universitas Indraprasta PGRI
LPM KETIK PoliMedia Kreatif Jakarta
LPM Parmagz Paramadina
LPM SUMA Universitas Indonesia
LPM Didaktika Universitas Negeri Jakarta
LPM ASPIRASI - UPN Veteran
Mata IBN Institute Bisnis Nusantara
LPM Media Publica
LPM Unsika. (Arry/Oryza)
![Iklan Detail Berita](https://indonesiamaritimenews.com/asset/foto_iklantengah/home.jpg)