Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kolaborasi dan sinergi dengan sejumlah kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Tujuannya untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin kuat dan terintegrasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meyakini pengawasan yang efektif akan menjamin terjaganya keberlanjutan ekosistem, serta iklim usaha kelautan dan perikanan yang sehat dan berdaya saing.

Baca Lainnya :

• Modeling Budidaya Lobster di Batam, Produksi Kerang Hijau Ikut Terdongkrak0
• Terpisah dari Induk, Anak Dugong Terdampar di Bitung0
• Sempat Ditolak Nelayan, KKP: Penggunaan VMS Kunci Keberlanjutan Sumber Daya Ikan0
• 4 Kapal Perang TNI AL Patroli di Laut Natuna, Nelayan Asing Maling Ikan Masih Berani ?0
• Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Air Laut di Kaltara Dibongkar KKP0

“Kita bangun sinergi karena laut bukan hanya teritori saja, tapi di sana ada sumber daya yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ikan-ikan kita diambil oleh penangkap dari luar. Kemudian bagaimana potensi pulau-pulau kecil ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan,” ujar Menteri Trenggono di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Forum sinergi dan kolaborasi bersama perwakilan TNI Angkatan Laut, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan berlangsung di Kantor KKP, Rabu (14/5).

Forum ini menyepakati penegakan hukum dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan prinsip ultimum remedium yaitu mendahulukan sanksi administratif untuk memperkuat ekosistem bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. 

Sedangkan tindak pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum serta menghindari pemeriksaan kapal perikanan yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sinergi dan kolaborasi pun tidak hanya sebatas pada dokumen, tetapi termanifestasi dalam praktek di lapangan.

Adapun langkah sinergi penegakan hukum di laut dilaksanakan melalui forum koordinasi, sharing data kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum di laut, penguatan patroli bersama, serta sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan adanya pertukaran data informasi, koordinasi pelaksanaan di lapangan akan semakin mudah, misalnya saat akan melakukan operasi bersama atau operasi terkoordinasi pengawasan kelautan dan perikanan,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan.

Memperkuat Sinergi

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono upaya-upaya sinergi dan kolaborasi di antara penegak hukum di laut yang selama ini telah terjalin akan terus diperkuat. “Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri bahwa ekologi menjadi panglima dalam Ekonomi Biru sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pengawalnya,” tuturnya.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan, sinergi dan kolaborasi juga untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Implementasi PIT memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang humanis dan inovatif serta keseragaman tindak di lapangan. (Arry/Oryza)