Sempat Ditolak Nelayan, KKP: Penggunaan VMS Kunci Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

By Indonesia Maritime News 11 Mei 2025, 01:56:07 WIB Maritim
Sempat Ditolak Nelayan, KKP: Penggunaan VMS Kunci Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Keterangan Gambar : Kapal-kapal nelayan sedang sandar di Pelabuhan Rakyat (Pelra). Foto: dok. KKP



Indonesiamaritimenews.com (IMN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Sebelumnya VMS sempat ditolak nelayan di sejumlah daerah.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan sistem ini dinilai krusial sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur (PIT). 

Baca Lainnya :

"Perangkat VMS dapat membantu memantau aktivitas kapal perikanan secara real-time, mencegah penangkapan ikan ilegal, serta mengoptimalkan pengelolaan stok ikan yang terancam over fishing," jelas Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (10/5).

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif mengatakan data pergerakan kapal perikanan yang terekam melalui VMS berkontribusi pada penerapan PIT untuk memastikan kegiatan penangkapan ikan berlangsung di zona yang ditentukan. 

"Kapal perikanan dituntut melakukan aktivitas perikanan yang bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dalam menciptakan tata kelola perikanan yang lebih transparan dan adil, serta memastikan bahwa sumber daya ikan dapat tetap tersedia bagi generasi mendatang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Untuk itu, pihaknya terus mengawal ketat dan mengkaji penerapan kebijakan ini demi mewujudkan transformasi perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan.

Catatan indonesiamaritimenews.com kalangan nelatan di sejumlah daerah menolak menggunakan VMS. Mereka keberatan membeli alat VMS yang dinilai cukup mahal, karena beban hidup sudah cukup berat.  Harga perangkat VMS yang diwajibkan pemerintah sekitar Rp5 juta hingga Rp9,9 juta. Kemudian biaya airtime atau langganan sinyal tahunan sebesar Rp4,5 juta. VMS adalah perangkat monitoring sistem berbasis sinyal. Kapal-kapal yang dipasang VMS dapat terpantau titik keberadaan mereka di laut. (Bow/Oryza)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook