Indonesiamaritimenews.com (IMN), MEDAN: Tanggung jawab kenavigasian semakin besar dalam menjamin terselenggaranya prasarana keselamatan pelayaran. Sistem kenavigasian ini dimulai dari penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan ekonomis, sarana navigasi serta penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan telekomunikasi marabahaya pelayaran (GMDSS).

Guna mengevaluasi sekaligus mengkonsolidasikan semua kegiatan dan permasalahan di bidang kenavigasian, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian Tahun 2023.

Baca Lainnya :

• Libur Nataru 2023-2024, KPLP Pastikan Kesiapan Armada Transportasi Laut di Tanjung Uban0
• Kapal LCT Marina Bay Terbakar di Perairan Mandolang Sulut, Dievakuasi Kemenhub0
• Jelang Libur Nataru 2024, Pengawasan Keselamatan Pelayaran di Sanur Bali Diperketat0
• Galang Dukungan Indonesia Jadi Anggota Dewan IMO, Ini Kata Menhub0
• Genjot Kinerja Pelayanan, Ditjen Hubla Dorong Penyelenggara Pelabuhan Gunakan SIRANI0

Rakornis yang dihelat selama 2 hari pada 21-22 November 2023 di Medan, Sumatera Utara dengan mengangkat tema 'Peningkatan Akuntabilitas dan Tata Kelola Distrik Navigasi'.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, segenap jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tidak terkecuali Direktorat Kenavigasian memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mewujudkan terselenggaranya keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Tanggung jawab kenavigasian semakin besar dalam menjamin tersedianya serta terselenggaranya prasarana keselamatan pelayaran,” kata Antoni.

Prasarana keselamatan pelayaran  dimulai dari penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan ekonomis, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran yang cukup dan andal, penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan telekomunikasi marabahaya pelayaran (GMDSS).

Tidak lupa sistem lalulintas pelayaran (VTS), hingga penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking Of Ships (LRIT) juga harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan tuntutan internasional di bidang  peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Capt. Antoni juga menyoroti soal mindset atau pola pikir dalam hal kenavigasian yang sudah harus berubah. “Saya berharap mindsetnya bukan lagi hanya berpikir apa yang harus kita bangun, tetapi mindset itu menjadi apa yang dibutuhkan oleh kapal, nahkoda, dan awak kapalnya. Kita harus membantu para pelaut untuk bernavigasi dengan selamat” ucapnya.

Melalui rakornis kenavigasian, Antoni juga berpesan agar dilakukan pembahasan-pembahasan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.

“Nantinya, diharapkan bahwa sebagai hasil dari pembahasan, akan disampaikan hasil berupa masukan policy, masukan prosedur, masukan norma, untuk memperbaiki kinerja kita demi memberikan pelayanan yang lebih baik” ujar Capt Antoni.

Untuk itu, diperlukan sinergitas dan profesionalitas SDM yang andal dan mumpuni dalam penyelenggaraan kenavigasian transportasi laut. “Rakornis ini adalah kesempatan kita untuk optimis membangun negeri melalui Kementerian Perhubungan khususnya melalui peran Direktorat Kenavigasian pada sektor perhubungan laut” tukasnya.

KOLABORASI

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro mengatakan, Direktorat Kenavigasian bersama UPT Distrik Navigasi akan terus berkolaborasi dan memperkuat organisasi agar lebih berdaya guna, efektif, bersih dan bertanggungjawab, serta berupaya untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

“Saya berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan kegiatan Rakornis ini sebaik-baiknya untuk memperkuat sinergi serta dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam memperkuat peran dan tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan transportasi laut” katanya.

Sebagai informasi, Rakornis diikuti oleh 165 peserta, yang terdiri dari Para Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas III dari seluruh Indonesia, serta Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.

Adapun narasumber yang dihadirkan antara lain Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat Setditjen Hubla. (Riz/Oryza)