- Ini Keunggulan TTL Kembali Raih Predikat Operator Terminal Petikemas Terbaik di ILA 2024
- 14 ABK KM Sabar Subur Tenggelam di Perairan Karimun Jawa, TNI AL dan Tim SAR Sigap Menolong
- Perkuat Indonesia Diporos Maritim Dunia, Kemenhub Dorong Sosialisasi UNCLOS 1982
- Wujudkan Ekonomi Biru, KKP Gandeng BKKBN, Bank Mandiri dan Polri
- 16 Kontainer Produk Perikanan Diekspor ke Mancanegara, Menteri Trenggono: Produk Indonesia Primadona
- Ini Pencapaian Pelindo Regional 2 Mencatatkan Dua Kinerja Positif, Jelang Tutup Tahun 2024
- Sailing Camp TNI AL 2024, Bakar Semangat Pemuda Membangun Negara Maritim
- 500 Pemuda Indonesia Ikuti Sailing Camp di Pulau Payung, Naik KRI Semarang-594
- Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono Terima Perhargaan Kasal Wakili 68 Pati TNI AL Masa Purna Bakti
- Catat! IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Kawasan Laut Sensitif
Galang Dukungan Indonesia Jadi Anggota Dewan IMO, Ini Kata Menhub
Keterangan Gambar : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto: Kemenhub
Indonesiamaritimenewas.com (IMN),JAKARTA: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh mitra kerja untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2024-2025, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Auditor Eksternal IMO periode 2024-2027.
IImauan ini dilontarkan Menub saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO)”, yang diselenggarakan Kemenhub di Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Baca Lainnya :
- Genjot Kinerja Pelayanan, Ditjen Hubla Dorong Penyelenggara Pelabuhan Gunakan SIRANI0
- Ditjen Hubla Sukses Raih 83,55 % Pengelolaan BMN Semester I 20230
- LRT Velodrome Rawamangun-Manggarai Mulai Dibangun, Beroperasi 20260
- Angkutan Ternak Faktor Pendukung Wujudkan Swasembada Daging0
- Kurangi Polusi Udara, Ditjen Hubla Gelar Uji Emisi Kendaraan Dinas0
“Saya mengajak seluruh pihak baik Kementerian/Lembaga, akademisi, industri dan asosiasi di bidang pelayaran, serta unsur terkait lainnya, untuk bersinergi menyukseskan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO dan sebagai auditor eksternal IMO,” ucap Menhub Budi Karya.
Ia menjelaskan, pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Selain itu juga memperkuat visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024.
“Sebagai negara anggota IMO sejak 1961 dan anggota Dewan IMO sejak 1973, Indonesia terus berkomitmen mempromosikan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Serta mengeksplorasi peran Indonesia di berbagai kerjasama teknis dengan IMO,” ujar Budi Karya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, sebanyak 87% perdagangan di Indonesia didukung oleh perairan laut.
“Untuk itu kita harus dapat mengambil peran positif dalam keanggotaan kita pada Dewan IMO. Sehingga dapat menjadi strategi jangka panjang nasional baik pengembangan ekosistem dan pengembangan blue economy atau ekonomi yang didukung sumber daya kelautan,” jelas Nyoman.
KEPENTINGAN NASIONAL DAN GLOBAL
Sejak bergabung di IMO hingga tahun 2022, Indonesia telah meratifikasi 28 dari 59 instrumen IMO, yang juga telah diadopsi ke dalam berbagai peraturan nasional.
Selama menjadi anggota dewan IMO, Indonesia telah menyuarakan sejumlah kepentingan baik itu secara nasional maupun global. Di antaranya yaitu terkait menyuarakan isu kelestarian lingkungan maritim (pencemaran laut), SDM pelayaran (pelaut), navigasi pelayaran (traffic separation scheme), dekarbonisasi di sektor maritim, dan isu di sektor maritim lainnya.
Sebagai anggota dewan, Indonesia bertanggung jawab mengawasi kerja organisasi mulai dari rencana strategis, budgeting, pemilihan Sekjen IMO yang dipilih oleh anggota dewan dan disahkan dalam sidang majelis.
International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal.
IMO bertugas memutakhirkan legislasi atau mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru, melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota, serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah.
Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta para mitra kerja dan asosiasi terkait.(Arry/Oryza)