Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati kerjasama pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa sekitar 20.413,25 hektare (Ha) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Barat.

Empat daerah sasaran program revitalisasi yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.

Baca Lainnya :

• Pendangkalan Laut di Pulau Baai Bikin Konektivitas Terganggu, Polda Bengkulu Kerahkan Bantuan 0
• KKP Kembangkan Sistem Pelacakan Hasil Perikanan Berstandar Global0
• Masyarakat Berperan Aktif Berantas Illegal Fishing di Natuna Utara0
• Lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Jangan Takut Nganggur, Ini Strategi KKP0
• KKP Percepat Perizinan Industri Hulu Migas, Ini Tujuannya0

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

Selain itu, Nota Kesepakatan juga berlangsung antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Kerja sama itu tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di empat kabupaten tersebut.

“Kita ingin menjadi negara yang kuat di bidang (perikanan) untuk penyediaan pangan khususnya protein. Saya yakin program revitalisasi yang kita mulai di Jabar, bisa berjalan dengan baik,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada acara tersebut.

Ruang lingkup kerja sama di antaranya peningkatan produksi komoditas unggulan perikanan budi daya, pengembangan dan penerapan teknologi perikanan budi daya, dan pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan budi daya.

Kerja sama KKP dengan Pemprov Jawa Barat di antaranya mencakup peningkatan pengelolaan kelautan dan konservasi, penguatan pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga berbagi data dan informasi.

Trenggono mengungkapkan, total lahan yang revitalisasi melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) kurang lebih 20.413,25 hektare. Rinciannya yaitu di Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 hektare, tepatnya di Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, Tarumajaya.

Selanjutnua Kabupaten Karawang 6.979,51 hektare di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tirtajaya. Kabupaten Subang seluas 2.369,76 hektare di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara dan Sukasari. Terakhir, Kabupaten Indramayu seluas 2.875,48 hektare di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan dan Sindang.

Pengembangan Komoditas

Komoditas yang akan dikembangkan pada program revitalisasi tambak Pantura adalah nila salin. Ikan ini lebih tahan akan penyakit dan pertumbuhannya cukup cepat. Selain itu, peluang pasar domestik dan ekspor ikan tilapia sangat besar.

Lewat program revitalisasi tersebut, KKP menargetkan peningkatan produktivitas tambak budidaya menjadi 144 ton/Ha/tahun dari sebelumnya 0,6 ton/Ha/tahun. Volume produksinya diperkirakan mencapai 1,18 juta ton dengan nilai produksi Rp30,65 triliun. Program ini pun diperkirakan menciptakan peluang pekerjaan bagi 119.100 masyarakat hulu dan hilir.

“Ini akan menyerap banyak tenaga kerja, dan ini diutamakan untuk masyarakat Jawa Barat. Insya Allah ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan harapan baru bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkas Trenggono.

Gubernur Jabar Mendukung

Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut KKP di bawah Menteri Trenggono sudah banyak melakukan transformasi dan inovasi pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia. Pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura diyakininya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah daerah membangun wilayah pesisir Jabar.

“Pak Menteri sudah melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, inovasi-inovasi dalam melakukan pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia," ujar Dedi Mulyadi.

"Hari ini kemakmuran rakyat Jabar terbantu dengan kebijakan Presiden Prabowo yang dilaksanakan secara teknis oleh Bapak Menteri melalui program revitalisasi. Mudah-mudahan MoU ini menuju Jawa Barat istimewa dan Indonesia semakin maju,” tandasnya. (Arry/Oryza)