Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) menyelenggarakan Advanced Cybersecurity Readiness Workshop.

Kegiatan tersebut digelar pada 1–4 September 2025 di Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan menghadirkan instruktur dari lembaga keamanan maritim serta siber internasional.

Workshop ini diikuti oleh perwakilan Ditjen Perhubungan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) serta beberapa Fasilitas Pelabuhan di Indonesia. Selama empat hari, para peserta mendapat pembekalan terkait praktik terbaik, strategi inovatif, serta langkah aplikatif menghadapi ancaman siber, khususnya di sektor maritim.

Baca Lainnya :

• Gandeng Denmark, KKP Pelajari Pemanfaatan Energi Angin Lepas Pantai0
• Genjot Program Kampung Nelayan Merah Putih, Menteri Trenggono Blusukan ke Kepri0
• Revitalisasi Tambak Pantura, Tilapia Indonesia Bisa Mendunia0
• Serbuan Teritorial, TNI AL Tanam 1.456 Mangrove di Pantai Cemara Lombok0
• Ini Dia, Tiga Inovasi KKP Peraih Outstanding Public Service Innovation di KIPP 20250

Direktur KPLP, Capt. Hendri Ginting, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kesempatan penting bagi Indonesia.

“Workshop ini merupakan kesempatan berharga, tidak hanya untuk Ditjen Perhubungan Laut, tetapi juga bagi Polri, BSSN, Komdigi serta Fasilitas Pelabuhan di Indonesia. Serangan siber semakin sering terjadi di berbagai negara dan dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Karena itu, pemahaman tentang strategi dan praktik terbaik keamanan siber sangatlah penting,” ungkapnya.

Hendri menekankan, sektor maritim sangat rawan terhadap serangan siber. Sistem digital seperti Inapornet, atau sistem operasional kapal dan pelabuhan, bisa saja diretas atau dilumpuhkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan semacam ini dapat menyebabkan kegagalan sistem operasional kapal dan fasilitas pelabuhan.

"Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari gangguan rantai pasok hingga menurunnya reputasi perusahaan pelayaran. Karena itu, kewaspadaan dan koordinasi lintas lembaga mutlak diperlukan,” jelas dia.

Selama workshop, para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pengalaman praktis dari para instruktur. Selama empat hari, peserta memperoleh materi sistematis yang dapat langsung diterapkan, termasuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari instruktur berkompeten asal Amerika Serikat.

"Semoga ilmu yang diperoleh dapat terus dikembangkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dari ancaman siber,” ujar Hendri.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat atas dukungannya dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada U.S. Embassy yang telah memfasilitasi workshop ini. Harapan kami, kerja sama di masa depan tidak hanya berupa capacity building, tetapi juga studi banding ke Amerika Serikat agar kami bisa melihat langsung bagaimana penerapan teknologi keselamatan dan keamanan maritim di sana,” ujarnya.

Melalui Advanced Cybersecurity Readiness Workshop, Ditjen Hubla menegaskan komitmennya memperkuat pertahanan digital maritim Indonesia sekaligus mempererat kolaborasi internasional dalam menghadapi ancaman siber yang kian kompleks. (Arry/Oryza)