- 65.603 Kuota Mudik Gratis Disiapkan Kementerian BUMN, Mau Ikut Ini Syaratnya
- Shalat Tarawih Malam Pertama Disambut Rasa Syukur, Mesjid Dipenuhi Jemaah
- Mesra...Dampingi Kasal Kenakan Baju Perlengkapan Jajal F-16,Ny. Fera Muhammad Ali Berikan Senyuman
- Wow, Pesawat Air dan Bandara Perairan Bakal Dibangun, Ini Lokasinya
- Keren... Jajal F16, Kasal Terima Brevet Wing Penerbang Kehormatan TNI AU
- PP Penangkapan Ikan Terukur Disiapkan, Menteri KKP: Pengelolaan Perikanan Semakin Baik
- Jadi Warga Kehormatan Korps Polisi Militer TNI AL, Kasal: Baret Biru Lambang Pengayoman & Kehormatan
- Jelang Latihan Multilateral, TNI AL Menggelar Tactical Floor Game MNEK 2023
- Amankan Selat Malaka TNI AL- TL Diraja Malaysia Rancang Patkor Malindo ke 159
- PTP Nonpetikemas Tahun 2023 Targetkan Pencapaian 51,8 Juta Ton, Menjadi Operator Terminal Unggul
Geger PN Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu Ditunda, KPU Melawan

Keterangan Gambar : Foto: ist
Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan yang bikin geger publik. Hakim memenangkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU menunda Pemilu. Pihak KPU pun melawan dengan mengajukan banding.
Menanggapi putusan PN Jakarta Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan banding.
"KPU akan upaya hukum banding," kata Ketua KPU, Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).
Baca Lainnya :
- Presiden Jokowi Meminta Masyarakat Diberi Edukasi Menghadapi Bencana0
- Kemenhub Gandeng Jepang Bangun Proving Ground di Indonesia1
- Budayakan Bersih Lingkungan, TNI AL Angkat Sampah dari Laut0
- Mantap! TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Miras Asal Malaysia di Sebatik 0
- Cuaca Buruk, Masalembo Krisis Pangan TNI AL Kerahkan Kapal Kirim Logistik0
Seperti diketahui, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Gugatan tersebut dikabulkan hakim. Dalam putusannya PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk Pemilu 2024. Dalam putusannya, hakim meminta tahapan Pemilu dimulai dari awal dalam tempo 2 tahun 4 bulan dan 7 hari atau hingga Juli 2025.
Perintah tertuang dalam salinan putusan yang teregistrasi dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penundaan ini seiring dengan dikabulkan gugatan Partai Prima yang diajukan pada 8 Desember 2022 lalu.
Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.
PUTUSAN KELIRU
Putusan kontroversial itu mendapat tanggapan berbagai pihak. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyatakan putusan tersebut keliru dan melampaui kewenangan. Karena pemilu diatur dalam Undang-undang yang menyebutkan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Menurut politisi Golkar ini, Komisi 2 DPR akan tetap melaksanakan Pemilu 2024.
Hal senada juga dikatakan pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai PN Jakpus keliru dalam memutus perkara ini.
"Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini," kata Yusril kepada wartawan.
"Sejatinya gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara," tandas Yusril. (Arry/Oryza)
