NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  memasuki usia 80 tahun, tepatnya pada 17 Agustus 2025. Sejarah mencatat, republik ini berdiri dengan darah dan air mata para pejuang yang jasanya dikenang sebagai 'jihad' demi mengusir penjajah dan berdiri tegaknya negeri ini.

Perayaan HUT ke-80 RI tahun ini mengusung tema besar "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema ini merefleksikan cita-cita luhur untuk memperkuat persatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan mendorong percepatan pembangunan nasional agar mampu bersaing di kancah global.

Hampir satu abad usia kemerdekaan RI, masih banyak persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan persoalan lainnya yang masih membelit bangsa ini. Siapa pun yang memimpin negeri ini saat ini, PR yang dikerjakan masih menumpuk.

Baca Lainnya :

• Kampung Nelayan Merah Putih, Secercah Asa Masyarakat Pesisir0
• Ironi Negeri Maritim Pengimpor Garam0
• Menuju Kota Global, Membangun Etalase Jakarta dari Pesisir0
• Jakarta Kota Maritim Dunia, Wilayah Pesisir, Etalase, Menunggu Digarap Serius0

Presiden Prabowo Subianto sebagai pmimpin negara harus mengurai benang kusut yang masih melilit bangsa ini di berbagai sektor. Sebagai contoh di sektor tenaga kerja misalnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) angkanya cukup tinggi. Data di Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka penganguran tahun ini hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Angka ini naik 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kebijakan Presiden Prabowo memangkas anggaran tahun 2025 di berbagai lembaga pemerintahan, mau tidak mau menimbulkan efek domino. Salah satunya adalah pengurangan tenaga tenaga kerja honorer di sejumlah lembaga. Belanja pemerintah pun dipangkas demi efisiensi. Di sektor swasta, gelombang PHK juga terjadi sebagai dampak dari efisiensi yang juga dilakukan perusahaan. 

Di bidang hukum, kasus korupsi juga masih merajalela. Maling-maling berdasi menguras uang rakyat dan sumber daya alam di negeri ini. Mereka kongkalikong dengan oknum pejabat nakal guna memuluskan aksinya. Kekayaan negara pun banyak bocor. Itu sebabnya Presiden Prabowo sejak sebelum dilantik kerap berteriak menyuarakan kebocoran-kebocoran di negeri ini.

Di bidang pendidikan, masih banyak anak usia sekolah di pelosok negeri  yang terpaksa tidak mengenyak pendidikan karena faktor ekonomi. Ada yang putus sekolah demi bekerja membantu orang tua, tidak sedikit pula yang bersekolah dengan kondisi kebutuhan perangkat belajar dan memprihantinkan. 

Kini di pundak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, asa masyarakat  harus dipikul. Di tangan Presiden Prabowo, benang kusut yang membelit negeri ini harus diurai. Melalui tangan-tangan para pembantunya di Kabinet Merah Putih, kebijakan pro rakyat menjadi hal yang krusial.

Sejumlah program yang memihak ke rakyat semisal petani dan nelayan, memang telah dijalankan pemerintahan. Harga pupuk bersubsidi akan diturunkan hingga 20 persen, swasambada beras juga digeber bisa tercapai tahun ini, lalu kampung nelayan berbasis modern dan terpadu juga dibangun. Targetnya 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo segera dibangun di berbagai desa pesisir di Indonesia. 

Program unggulan juga disiapkan oleh kementerian-kementerian lainnya. Kini rakyat Indonesia menanti hasil berbagai program unggulan yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama 80 tahun merdeka, bukanlah waktu sebentar bagi rakyat menanti kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena sebuah kemerdekaan sejatinya bukan hanya lepas dari cengkerangan penjajah saja. Kemerdekaan dimaknai dengan bebas dari segala keterkungkungan yang mendera hidup rakyat. Merdeka dari kebodohan, kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan persoalan lainnya.

Ingat, para pahlawan dan pendiri negara ini berjuang bertumpah dengn cita-cita luhur membawa Indonesia merdeka dalam semua bidang, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Tinggal bagaimana mengisi kemerdekaan ini, dan arah dari cita-cita luhur itu bergantung pada era pemerintah yang memimpin negeri ini. Karenanya, 80 tahun HUT RI jangan cuma diisi dengan gegap gempita dan acara seremonial. Melainkan sebuah refleksi mengenai apa yang telah dicapai oleh negeri ini untuk rakyatnya. (Red)