INDONESIA adalah negara maritim dengan wilayah laut lebih luas dari daratan. Tercatat, 70 persen wilayah negara Indonesia adalah lautan. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki pantai terpanjang, yaitu 95.181 kilometer.

Melihat potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia, semestinya negeri ini mampu menjadi produsen garam. Namun faktanya, sampai detik ini Indonesia belum mampu swasembada garam. Indonesia masih mengimpor berjuta-juta tom garam industri setiap tahunnya.

Baca Lainnya :

• Menuju Kota Global, Membangun Etalase Jakarta dari Pesisir0
• Jakarta Kota Maritim Dunia, Wilayah Pesisir, Etalase, Menunggu Digarap Serius0

Kepala negara boleh berganti, eksekutif dan legislatif juga berganti, namun persoalan impor garam masih juga belum bisa diatasi. Salah satu tokoh yang gigih menolak impor garam adalah Fadel Muhammad.

Fadel Muhammad ketika pada tahun 2011 menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), geram lantaran impor garam tidak bisa disetop. Keyika itu sebanyan 11.600 ton garam impor asal India disegel karena diduga menyalahi batas waktu impor garam. Fadel juga menegur Marie Eka Pangestu yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan untuk menata ulang kebijaka impor garam.

Ketika Menteri KP dijabat oleh Susi Pujiastuti pada 2014 di era Presiden Jokowi, Fadel juga mengingatkan Susi tentang impor garam. Ia menyambangi Susi dan memberi masukan agar impor garam disetop karena merugikan petani lokal.

Di era Susi, swasembada garam konsumsi dan garam impor juga tidak tercapai. Pemerintah gagal menggenjot produksi garam petani sehingga kebutuhan dalam negeri juga tidak bisa dipenuhi dari produksi petani lokal.

Produksi garam saat itu di tahun 2014 hanya 2,5 juta ton, sementara kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton dengan rincian 2,2 juta ton garam industri dan 1,8 juta ton garam konsumsi rumah tangga. Alasan lain yang menjadi dalih terus terjadinya impor, garam lokal disebut kualitasnya lebih rendah dibanding barang impor.

Kini di era Presiden Prabowo Subianto, produksi garam nasional juga menjadi sorotan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 untuk mendorong percepatan program pembangunan pergaraman nasional dan  mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Larangan impor garam industri juga diterapkan secara bertahap.

Pertanyaan yang muncul, kapan swasembada garam akan terwujud bila impor garam masih terjadi dan produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harus ada strategi dan langkah jitu untuk mencapai swasembada garam selain juga kemauan serius dari pemerintah.

Kebutuhan garam dalam negeri pada 2025 ini mencapai 4,5 juta ton dengan rincian 3 juta ton kebutuhan industri dan sekitar 1,8 juta ton garam konsumsi. Tingginya kebutuhan garam di Indonesia masih dipenuhi oleh garam impor dari berbagai negara seperti Australia, India, Selandia Baru, China, Denmark, Jerman, dan Thailand. 

Australia yang dikenal sebagai produsen garam industri terbesar di dunia, menjadi pemasok terbesar yang mencapai volume hingga 2,15 juta ton. Kemudian India dengan pasokan 641 ribun ton. 

Tingginya angka impor garam dari Australia, India maupun negara lain mestinya sejak dulu menjadi evaluasi bagi pemerintah. Mengapa Indonesia yabg dikelilingi laut dan memiliki garais pantai terbesar di dunia tidak mampu memenuhi kebutuhan garam negeri ? 

Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Sakti Wahyu Trenggono menargetkan tahun 2027 Indonesia sudah bisa swasembada garam. Trenggono mengatakan telah berjanji kepada Presiden Prabowo akan merealisasikan hal tersebut. Salah satu strateginya adalah membuka Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao seluas lebih dari 10.000 hektare yang dapat menghasilkan sekitar 2,6 juta ton garam industri.

Apa pun strategi yang diterapkan pemerintah saat ini, baik melalui kebijakan ekstensifikasi, intensifikasi mauoun langkah lainnya, swasembada garam harus segera bisa dicapai. Tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sebagai negara maritim mampu memenuhi kebutuhan garam sendiri. Satu hal yang lebih penting, angkat perekonomian masyarakat pesisir dengan membangun sentra-sentra garam nasional. (Red)