Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024 senilai Rp 38,47 triliun. Sebelumnya, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp38,07 triliun. Penambahan Rp400 Miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara.

Pengesahan pagu anggaran dilakukan dalam Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, Kamis (7/9/2023).

Baca Lainnya :

• Utamakan Keselamatan Pelayaran di Labuan Bajo, Begini Langkah yang Harus Dipatuhi0
• Pejabat PSCO Harus Miliki Kompetensi Penyelamatan Kebakaran Kapal0
• Top! Kapal Perintis Pangkalan Gorontalo Sediakan Tenaga Medis dan Layanan Kesehatan0
• Catat Nih! Resmi Jadi BLU, Distrik Navigasi Tanjung Priok Buka Peluang Kerja Sama0
• Diresmikan Presiden Jokowi, LRT Jabodebek Beroperasi0

Pimpinan Komisi V DPR, Lasarus mengatakan komisi yang dipimpinnya dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran dan masukan yang ada.

"Untuk itu kita sahkan secara bersama anggaran 2024 berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran," kata Lasarus.

Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 38,47 triliun. Sebelumnya, mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp38,07 triliun. Penambahan Rp400 Miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara.

Dari total pagu yang didapatkan Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp36,05 Triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp74,53 triliun. Meski ada selisih yang cukup signifikan antara pagu kebutuhan dengan anggaran 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan seluruh program akan tetap berjalan dengan baik.

“Kementerian Perhubungan secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi," ujar Menhub.

UPAYAKAN SUMBER DANA

Menhub menyebut, akan terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN. "Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, Investasi Swasta, pemanfaatan BMN dan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," tutur Budi Karya.

Menhub juga mendengar masukan dari sejumlah anggota DPR RI mengenai program-program yang perlu dilakukan Kemenhub di tahun 2024. Di antaranya peningkatan penyelenggaraan bus dan transportasi untuk anak-anak sekolah dan penunjang pendidikan di pedesaan serta daerah-daerah terpencil.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKA Kementerian Perhubungan Tahun 2024 guna peningkatan kinerja dan penyelenggaraan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat," ujar Budi Karya.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. Menhub berharap, proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan, dan infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Adapun dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 Miliar;
- Inspektorat Jenderal (Rp111,10 Miliar)
- Ditjen Perhubungan Darat (Rp6,64 triliun);
- Ditjen Perhubungan Laut (Rp9,49 triliun);
- Ditjen Perhubungan Udara (Rp7,67 triliun);
- Ditjen Perkeretaapian (Rp9,68 triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp192,94 miliar);
- Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp3,69 triliun);
- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp329,87 Miliar). (Arry/Oryza)