- Pesantren Kilat di Kapal Perang TNI AL Selesai, Ratusan Pelajar Peroleh Ilmu Agama dan Perkuat Karakter
- Setahun Danantara Indonesia, Presiden Prabowo Tekankan Integritas dan Tata Kelola Jangka Panjang
- Mudik Nyaman Bersama PELNI, 1.230 Pemudik Naik Kapal Gratis Balikpapan-Surabaya
- PELNI Ajak Pejabat BP BUMN dan Kemenhub ke Tanjung Priok Pantau Langsung Arus Mudik Lebaran 2026
- Angkutan Lebaran 2026, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Siapkan Layanan Terbaik
- Setahun Danantara Indonesia, PELNI Salurkan 2.000 Paket Perlengkapan Sekolah di Maluku
- Angkutan Lebaran 2026, Pelindo Regional 2 Banten Siapkan Pelabuhan Ciwandan Layani Pemudik
- Dilepas Kasal, Ratusan Peserta Pesantren Kilat Ramadhan 2026 Berlayar Naik KRI Semarang-594
- Ketika Pelaksanaan Bongkar Muat di Pelabuhan Tak Sesuai Perencanaan Teknologi Operasi Kembaran Digital Super Cerdas Hadir Menyelesaikan
- Arus Mudik Lebaran 2026, Pelindo Perkuat Koordinasi Lintas Sektoral
Terminal Petikemas Surabaya Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Melalui PPID

Keterangan Gambar : Dalam upaya mengoptimalkan implementasi UU KIP, TPS telah membentuk serta memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan perusahaan. Foto: TPS
Indonesiamaritimenews.com (IMN): SURABAYA: PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) telah membentuk serta memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan perusahaan. Keterbukaan informasi kepada publik penting, khususnya bagi pengguna jasa, stakeholders dan masyarakat luas.
Dalam keterangan resmi yang diterima indonesiamaritimenews.com Senin (12/5/2025), sebagai entitas anak perusahaan dari Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), TPS terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Hal ini sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan transparan.
Baca Lainnya :
- Antisipasi Lonjakan Aktivitas Pasca Libur Waisak, Terminal Petikemas Koja Optimalisasi Layanan0
- Long Weekend Hari Waisak 2025, ASDP Siapkan 47 Kapal Merak-Bakauheni, Hadirkan Tiket Online Ferizy0
- Terminal Teluk Lamong Bagi-bagi 200 Paket Makanan Bergizi, Pekerja: Terimakasih, Semoga Berlanjut...0
- Terminal Petikemas Surabaya Ajak Pelanggan dan Stakeholders Tanam Pohon Buah0
- Terminal Teluk Lamong Luncurkan System Berthing Priority, Inovasi Atur Jadwal Tambat Kapal0
Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor jasa kepelabuhanan, TPS menyadari pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, khususnya bagi pengguna jasa, pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.
Komitmen ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, terkini dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dalam upaya mengoptimalkan implementasi UU KIP, TPS telah membentuk serta memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan perusahaan.
PPID TPS berperan strategis dalam mengelola informasi publik secara terstruktur, mulai dari proses pendataan, klasifikasi, hingga penyediaan informasi yang dapat diakses publik, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kecuali untuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi, TPS telah menghadirkan menu khusus PPID di situs resmi perusahaan, yang menyajikan berbagai informasi terkini, mulai dari capaian kinerja, laporan tahunan, hingga laporan keuangan. Seluruh informasi tersebut tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh publik kapan saja melalui laman www.tps.co.id.
"Transparansi bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai budaya kerja yang terus kami tanamkan. Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas perusahaan", ujar Erika A. Palupi, Sekretaris Perusahaan TPS dalam keterangan tertulisnya.
TPS juga secara proaktif membuka ruang dialog dengan pelanggan dan pemangku kepentingan melalui forum diskusi, sosialisasi layanan, serta penyediaan kanal pengaduan dan masukan. Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi public engagement yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem pelayanan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.
Dengan terus memperkuat sistem informasi yang transparan dan akuntabel, TPS menargetkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terciptanya industri logistik nasional yang lebih efisien, terpercaya, dan berdaya saing. (Bow/Oryza)











