Indonesiamaritimenees.com( IMN), JAKARTA: Pemerintah memberi perhatian terhadap keberlangsungan sektor usaha di kala pandemi, khususnya usaha mikro dan kecil. Salah satunya melalui program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) serta nelayan.

Program ini merupakan bentuk kompensasi kerugian ekonomi atas lonjakan kasus selama pertengahan tahun 2021 lalu. 

Bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai dorongan untuk menjaga daya beli, kelangsungan usaha dan penghidupan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Ini Dia Tahapan Klaster Kementerian dan Lembaga Pindah Duluan ke IKN Nusantara0
• 100 Anak Tak Mampu Ikut Sunatan Massal di Masjid Al Amin Salimattar Batam Sambut Ramadhan0
• Ketum WiLAT Juliana: Komitmen dan Berdayakan Perempuan di Industri Logistik & Transportasi0
• 25 Lembaga Tidak Ikut Pindah ke IKN, Ini Dia Daftarnya0
• Presiden Jokowi Berkemah Bersama 33 Gubernur di Titik Nol IKN Nusantara0

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat. "Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3/2022).

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 30 Desember 2021, maka dilanjutkan BT-PKLW 2021 pada tahun 2022 dengan memperluas target penerima manfaat nelayan di daerah pesisir.

Karena itu perlu diberikan bantuan secara tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan yang belum mendapatkan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), yang penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan POLRI.

212 KABUPATEN DAN KOTA

BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0% di tahun 2024.

Besaran BT-PKLWN adalah Rp600.000/orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk Rp1 juta PKLW dan Rp1,76 juta nelayan. Khusus untuk nelayan kriterianya adalah nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase). Pemerintah menargetkan  bantuan ini diterima oleh penerima manfaat secara langsung yang benar-benar berhak. Pemerintah menugaskan TNI dan POLRI untuk melakukan pendataan dan penyaluran.

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh POLRI dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI.

Sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima. Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN Pori (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI. Penyaluran BT-PKLWN di Manggarai Barat sendiri menargetkan 12.500 nelayan dan 4.000 PKLW yang disalurkan oleh Polri. Sedangkan TNI ditargetkan menyalurkan kepada 10.000 penerima. 

Bantuan BT-PKLWN diserahkan secara simbolis oleh Menko Airlangga bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Setyo Budiyanto, kepada 7 perwakilan nelayan. Menko Airlangga mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada POLRI khususnya yang melakukan penyaluran di daerah Manggarai Barat.  ( Sum/ Oriz)