- Pilkada Serentak 2024, Ini Kekuatan Kapal Perang dan Personel TNI AL yang Dikerahkan
- Jelang Libur Nataru 2024-2025, Ini Kesiapan ASDP Layani Lintasan Merak-Bakauheni
- TNI AL Jalin Erat, Selamat Datang Kapal Selam Rusia & Rescue Tugboat Alatau
- PELNI Tingkatkan Layanan Angkutan Cepat dan Terjangkau, Dukung Roda Ekonomi Antar Pulau
- ASDP Sabet Dua Penghargaan Stellar Workplace 2024, Ini Kuncinya
- Kemenhub Adakan Komite Aids to Navigation Fund ke 31 Kolaborasi Keselamatan Navigasi Selat Malaka
- Kapal Bersama 20 ABK Diselamat TNI AL Terapung-apung di Tengah Laut Papua
- Ini Pembahasan Pertemuan Kasal Bersama Panglima AL Kanada
- Tingkatkan Keselamatan Layanan Kapal Ro-Ro Pelindo Berkolaborasi KSOP Tanjung Perak
- Keselamatan Kerja TKBM Prioritas, Pelindo Terminal Petikemas Sosialisasi Safety Awareness Serentak
Penetapan Nelayan dan Kuota Baby Lobster Disederhanakan, Ini Mekanismenya
Keterangan Gambar : Benih bening lobster (BBL).Foto:KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyederhanakan mekanisme penetapan nelayan dan pembagian kuota benih bening lobster (BBL).
Penyederhanaan ini meliputi persyaratan dokumen permohonan, perubahan jangka waktu penetapan kelompok nelayan berikut kuotanya serta penetapan otomatis melalui Sistem Informasi Pengelolaan Lobster Kepiting dan Rajungan (SILOKER) bila jangka waktu penetapan yang ditentukan telah terlewati.
Baca Lainnya :
- ITIBF 2024, Genjot Investasi Perikanan Tuna Hulu hingga Hilir0
- KKP Gandeng Korea Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan0
- Baru Dilantik, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan Ditantang Berantas Penyelundupan BBL0
- Genjot Ekonomi Rakyat, KKP Siapkan Pengelola Perikanan Perairan Darat0
- Dorong Selat Lombok Sebagai PPSA, Indonesia Ajak Negara Anggota IMO Mendukung0
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ridwan Mulyana mengatakan perbaikan ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola BBL yang lebih baik dalam menjaga keberlanjutan sumber daya lobster serta peningkatan kesejahteraan nelayan penangkap Baby Lobster.
“Dalam pelaksanaan selama tiga bulan terakhir ditemukan dinamika dan tantangan di lapangan yang masih terjadi, evaluasi terus dilakukan sehingga terbit regulasi terbaru ini,” ujar Ridwan dalam keterangan resmi, Jumat (21/6/2024).
Dalam menetapkan nelayan penangkap BBL diharuskan memiliki NIB dan terdaftar dalam OSS serta tergabung dalam kelompok nelayan. Selanjutnya kelompok nelayan tersebut mengusulkan penetapan kelompok dan permohonan kuota BBL ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
“Setelah itu apabila permohonan disetujui, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi akan menetapkan kuota per kelompok nelayan. Apabila lebih dari tiga hari dari permohonan tersebut belum diproses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, maka permohonan akan ditetapkan secara otomatis melalui aplikasi SILOKER,” jelas Ridwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2024).
Ridwan menambahkan, berdasarkan data SILOKER per 20 Juni 2024, telah terdaftar 64 kelompok nelayan yang terdiri dari 3.208 orang nelayan penangkap BBL. Sementara kuota BBL yang telah terdistribusi sebanyak 31.620.625 ekor.
Penyederhanaan mekanisme ini juga telah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan & Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi Kepada Nelayan dengan mengundang DKP Provinsi dan DKP Kab/Kota secara hybrid pada 21 Juni 2024.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP melakukan perubahan tata kelola BBL yang bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai global supply chain komoditas lobster dunia dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari Sumber Daya Alam (PNBP SDA).
"Kita bisa menghasilkan PNBP yang cukup besar agar bisa digunakan untuk pembangunan budidaya di Indonesia. Jadi kalau ada yang menghalangi upaya-upaya yang dilakukan, jangan-jangan dia bagian dari mafia penyelundupan," kata Menteri Trenggono. (Arry/oryza)