- KKP Awasi Perusahaan Asing Penyuplai Bahan Pangan Asal Ikan
- Kapal Bawa 6,1 Ton Pasir Timah Selundupan dari Bangka Dibuntuti TNI AL, Diringkus di Tanjung Priok
- Petuah, Kata dan Cinta: Rumah Sunting Gelar Tadarus Puisi dan Santuni Anak Yatim
- Akurasi Laboratorium Produk Perikanan KKP Sudah Diakui
- Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei Wafat, Presiden Prabowo Sampaikan Surat Dukacita
- Bappenas Dorong Pembangunan Depo Peti Kemas untuk Perkuat Logistik Papua Selatan
- Tanamkan Cinta Bahari dan Wawasan Maritim, Pelajar Kepulauan Aru Naik Kapal Perang
- Bikin Bahaya, Penyelundupan 1,4 Ton Sianida dari Filipina Digagalkan TNI AL
- Buka Bersama Prajurit Marinir, Kasal Berpesan Amalkan Al Quran Sebagai Kompas Hidup
- Operasi Trisila-26, KRI Dorang-847 Lego Jangkar Bagikan Sembako ke Nelayan Pulau Wamar
Baru Dilantik, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan Ditantang Berantas Penyelundupan BBL

Keterangan Gambar : Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Ki Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang baru saja dilantik, Pung Nugroho Saksono untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL)Foto: KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Ki Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang baru saja dilantik, Pung Nugroho Saksono untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL).
"Triliunan rupiah harta bangsa ini melayang ke negara lain, tanpa kita mendapatkan satu perak pun. Angkanya tidak kurang dari 500 juta bibit setiap tahun yang melayang, saya gelisah segelisah gelisahnya," kata Menteri Trenggono saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahl Utama di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024).
Baca Lainnya :
- Genjot Ekonomi Rakyat, KKP Siapkan Pengelola Perikanan Perairan Darat0
- Dorong Selat Lombok Sebagai PPSA, Indonesia Ajak Negara Anggota IMO Mendukung0
- Ibu Negara dan KKP Transplantasi Karang dan Lepasliarkan Tukik di Sekotong0
- HPN 2025 Digelar di Riau, Banyak Libatkan Anak Muda0
- Pelabuhan Perikanan Pengambengan Bali Bakal Bertaraf Internasional0
Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini. KKP kemudian membentuk PMO 724 untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan pemanfaatan biota laut tersebut.
KKP juga gencar bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menangkap pelaku penyelundupan benur. Sampai pertengahan Mei lalu, sudah delapan kali dilakukan penggagalan penyelundupan BBL oleh berbagai pihak, seperti petugas bandara, kepolisian, hingga TNI AL. Total BBL yang berhasil diselamatkan mencapai 982.025 ekor.
"Saya sampaikan ke Pak Dirjen jangan takut selama ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan publik, dan kita tidak main-main di situ. Kalau penyelundupan ini bisa kita hentikan, kita bisa berbuat banyak untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.
Sebelum dilantik sebagai orang nomor satu di unit kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PSDKP sejak Februari lalu.
Belum lama ini, Ipunk dan timnya berhasil menangkap kapal asing Run Zheng 03 yang menangkap ikan menggunakan trawl di wilayah perairan Arafura. Selain terjerat praktik IUU Fishing, di dalam kapal berukuran lebih dari 800 GT itu diduga terjadi perbudakan terhadap belasan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia.
Sementara itu, dalam acara tersebut, Menteri Trenggono juga melantik Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tuglas.
Serta tiga pejabat lainnya masing-masing Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agus Suherman, SAM Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siri, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Miazwir. (Arry/Oryza)











