- Jelang HUT Ke 63 Kolinlamil, Seluruh Prajurit Doa Bersama
- Pekan Olahraga Wilbar, Ini Pesan Kasal Soal Semangat Juang dan Sportivitas
- Puluhan Pekerja Pelindo Regional 2 Sigap Padamkan Kebakaran dan Evakuasi Karyawan
- Dongkrak Daya Saing Tuna di Pasar Global, Begini Langkah KKP
- Pelindo Regional 4 Catat Pertumbuhan Positif, Arus Kapal Meningkat, Ini Rinciannya
- Tekong Speed Boat Gagal Lempar Narkoba 770 Gram ke Laut Keburu Disergap TNI AL
- Sebatik Pulau Terluar, Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Segera Ditetapkan
- Forum Humas Regional 2: Kelola Krisis Jadi Peluang & Citra Positif Perusahaan di Era Medsos
- 6 Kapal Pelni Docking Biaya Sekitar Rp 24 M, Pelni Tepis Dana Tersedot Perawatan.
- Top! 2 Perusahaan Pelayaran Global Kesengsem Incar Makassar New Port
Baru Dilantik, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan Ditantang Berantas Penyelundupan BBL
![Baru Dilantik, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan Ditantang Berantas Penyelundupan BBL](https://indonesiamaritimenews.com/asset/foto_berita/IMG_20240613_211127.gif)
Keterangan Gambar : Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Ki Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang baru saja dilantik, Pung Nugroho Saksono untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL)Foto: KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Ki Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang baru saja dilantik, Pung Nugroho Saksono untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL).
"Triliunan rupiah harta bangsa ini melayang ke negara lain, tanpa kita mendapatkan satu perak pun. Angkanya tidak kurang dari 500 juta bibit setiap tahun yang melayang, saya gelisah segelisah gelisahnya," kata Menteri Trenggono saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahl Utama di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024).
Baca Lainnya :
- Genjot Ekonomi Rakyat, KKP Siapkan Pengelola Perikanan Perairan Darat0
- Dorong Selat Lombok Sebagai PPSA, Indonesia Ajak Negara Anggota IMO Mendukung0
- Ibu Negara dan KKP Transplantasi Karang dan Lepasliarkan Tukik di Sekotong0
- HPN 2025 Digelar di Riau, Banyak Libatkan Anak Muda0
- Pelabuhan Perikanan Pengambengan Bali Bakal Bertaraf Internasional0
Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini. KKP kemudian membentuk PMO 724 untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan pemanfaatan biota laut tersebut.
KKP juga gencar bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menangkap pelaku penyelundupan benur. Sampai pertengahan Mei lalu, sudah delapan kali dilakukan penggagalan penyelundupan BBL oleh berbagai pihak, seperti petugas bandara, kepolisian, hingga TNI AL. Total BBL yang berhasil diselamatkan mencapai 982.025 ekor.
"Saya sampaikan ke Pak Dirjen jangan takut selama ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan publik, dan kita tidak main-main di situ. Kalau penyelundupan ini bisa kita hentikan, kita bisa berbuat banyak untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.
Sebelum dilantik sebagai orang nomor satu di unit kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PSDKP sejak Februari lalu.
Belum lama ini, Ipunk dan timnya berhasil menangkap kapal asing Run Zheng 03 yang menangkap ikan menggunakan trawl di wilayah perairan Arafura. Selain terjerat praktik IUU Fishing, di dalam kapal berukuran lebih dari 800 GT itu diduga terjadi perbudakan terhadap belasan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia.
Sementara itu, dalam acara tersebut, Menteri Trenggono juga melantik Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tuglas.
Serta tiga pejabat lainnya masing-masing Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agus Suherman, SAM Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siri, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Miazwir. (Arry/Oryza)
![Iklan Detail Berita](https://indonesiamaritimenews.com/asset/foto_iklantengah/home.jpg)