- Tok! DPR Sahkan UU Ketenagakerjaan, Ini 13 Poin Aturan Baru Lindungi Pekerja
- Tolak Kekerasan, KKP Jamin Keselamatan Awak Kapal Perikanan, Catat Nomor Pengaduan 24 Jam
- Dugaan Penyiksaan ABK, KKP Tangguhkan Izin Operasional KM Maulana 23
- Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Era Baru Hukum
- Dirut Pelindo Sambangi Mabes TNI AL, Ada Apa ?
- IPC TPK Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bagikan Kacamata untuk 150 Sopir Truk Peti Kemas
- Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat: Jaga Integritas Profesi Wartawan
- Buka UKW Angkatan ke-66 PWI Jaya, Wali Kota Jakpus: Pemprov dan Pers Bergandengan
- RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disetujui Lanjut ke Pembicaraan Tingkat II
- Mengintip Dapur Pelabuhan! Talenta Muda Peserta MAGENTA Pelindo Tur Eksklusif di IPC TPK
Peluncuran Buku dan Webminar Nasional, UI Dorong Reformasi Pengawasan Polri

Keterangan Gambar : Pusat Kajian Kriminologi, LPPSP FISIP Universitas Indonesia menggelar Webinar dan Peluncuran Buku “Dinamika dan Tantangan Pengawasan Internal Kepolisian”. Acara digelar secara daring melalui platform Zoom, Kamis (6/11/2025). Foto: ist
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Pusat Kajian Kriminologi, LPPSP FISIP Universitas Indonesia menggelar Webinar dan Peluncuran Buku “Dinamika dan Tantangan Pengawasan Internal Kepolisian”. Acara digelar secara daring melalui platform Zoom, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari diseminasi hasil riset Kajian Internal Police Oversight pada Lembaga Kepolisian, yang dilakukan untuk membuka ruang dialog antara akademisi, praktisi, pemangku kebijakan, dan masyarakat sipil dalam membahas tantangan serta peluang penguatan mekanisme pengawasan internal kepolisian yang transparan dan berperspektif hak asasi manusia.
Ketua tim peneliti, Dr. Ni Made Martini Puteri, M.Si., menjelaskan bahwa berbagai skandal besar seperti kasus Sambo dan perjudian daring menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan Polri, bukan sekadar kesalahan individu.
Baca Lainnya :
- Kapal Pelaku Illegal Fishing Pakai Bom Diringkus Lanal Nias, 1 Ton Ikan Disita0
- Pimpin Apel Jogo Jatim, Kapolri Gandeng Ribuan Ojol Jaga Kamtibmas0
- Kunker ke Polda Maluku, Korsabhara Baharkam Polri Tampung Banyak Masukan0
- Teken Kerja Sama, ASDP Gandeng Kejati DKI Jakarta Perkuat Tata Kelola Hukum0
- Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba, Presiden Prabowo: 629 Juta Jiwa Diselamatkan0
“Budaya organisasi yang menoleransi pelanggaran, atau yang disebut silent blue code, turut memperkuat kesan impunitas di mata publik,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Kisnu Widagso, MTI, menambahkan bahwa reformasi pengawasan perlu diarahkan pada model hybrid oversight, yaitu kolaborasi antara pemeriksaan eksternal independen dengan pelaksanaan sanksi internal berdasarkan prinsip remedial justice.
Pakar Lintas Bidang
Webinar ini menghadirkan para ahli lintas bidang, antara lain Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.A.P., M.A. (Kompolnas); Dominique Nicky Fahrizal (CSIS); dan Prof. Corrina D.S. Riantoputra, Ph.D. (Fakultas Psikologi UI), yang menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga internal, eksternal, dan masyarakat sipil dalam memastikan pengawasan Polri yang adil dan akuntabel.
Kegiatan berlangsung pukul 09.30–12.30 WIB dan terbuka untuk umum melalui pendaftaran di tautan bit.ly/FormKehadiran-PO. Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI mengundang rekan-rekan media untuk hadir dan meliput acara ini sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi kepolisian yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik. (rls)











