Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan peran Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebagai lembaga pelatihan mandiri yang inovatif.

Langkah ini penting untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan di Tanah Air. 
 
KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) belum lama ini menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat peran P2MKP sebagai mitra strategis penggerak ekonomi biru berbasis masyarakat.

Mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Pusat Pelatihan KP dalam Penetapan dan Klasifikasi P2MKP Menuju Lembaga Pelatihan Masyarakat yang Berdaya Saing”, forum ini sekaligus menjadi langkah nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di bidang pelatihan. 

Baca Lainnya :

• Punya Cita Rasa Khas, Udang Indonesia Kembali Diserap Pasar AS, Ekspor Triwulan III Naik 16,3 Persen0
• Delegasi Rusia Kunjungi Pelabuhan Pelindo Tanjung Perak Terbuka Peluang Perdagangan Internasional0
• Di Tangan Pelaku UMKM, Limbah Ban Bekas Hibah PT TPK Diolah Jadi Kreasi Meraup Cuan0
• Komitmen Transformasi Pelindo Multi Terminal Ajak Pengguna Jasa Tumbuh Bersama Ciptakan Peluang0
• Geliat Ekonomi Produk UMKM Perikanan, Bazar KKP Jadi Ajang Promosi0

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, mengungkapkan P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan. "Melalui forum ini, kita pastikan penetapan dan klasifikasi dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
 
Nyoman mendorong kolaborasi antara P2MKP, satuan pendidikan vokasi, dan dunia usaha agar pelatihan menghasilkan SDM kompeten dan berdaya saing. P2MKP, sambungnya, harus menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan yang memperkuat ekonomi biru berkelanjutan.

Peran P2MKP
 
Sementara itu Kepala Pusat Pelatihan KP Lilly Aprilya Pregiwati menegaskan, penguatan peran P2MKP kini memiliki dasar hukum kuat melalui Permen KP Nomor 18 Tahun 2024 dan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025, yang menempatkan layanan penetapan dan klasifikasi P2MKP sebagai bagian dari layanan publik KKP.
 
Saat ini tercatat terdapat 107 P2MKP aktif di 22 provinsi dan 72 kabupaten/kota, mencakup bidang budidaya, pengolahan, penangkapan, konservasi, handycraft, hingga garam. Total ada 9.914 warga telah dilatih, 1.255 tersertifikasi, dan 1.593 berhasil mendirikan usaha baru.
 
“Dampaknya nyata, keterampilan meningkat, ekonomi keluarga pesisir tumbuh,” ujar Lilly, mencontohkan inovasi “Mobile Garam” di Pati dan usaha olahan ikan di Tegal dan Baubau.
 
Contoh lainnya yaitu Istiqomah, alumni P2MKP Bening Jati Anugrah Bogor, kini telah mendirikan lembaga pelatihannya sendiri di Aceh Besar dengan level madya dan dua dapur umum untuk mendukung program MBG.
 
Ke depan, Pusat Pelatihan KP berkomitmen memperkuat sistem klasifikasi dan monitoring P2MKP melalui reformasi kebijakan, transformasi digital, dan pendampingan kelembagaan agar pelatihan semakin adaptif dan terukur.

Integritas Layanan Publik
 
Sementara itu, Inspektur III KKP Wahyudi Purwanto menekankan pentingnya integritas layanan publik. “Kalau layanan itu gratis, maka harus benar-benar gratis. Tidak boleh ada pungli,” tegasnya. Ia menyebut hasil evaluasi Inspektorat Jenderal menunjukkan layanan Pusat Pelatihan KP telah mencapai kategori Pelayanan Prima.
 
Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat Novy C. Palit menambahkan, FKP ini penting untuk menyinergikan program P2MKP dengan program daerah seperti Jakpreneur. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan P2MKP akan membuat pembinaan UMKM lebih terarah dan saling memperkuat,” ujarnya.
 
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pihaknya terus menggencarkan program peningkatan kompetensi masyarakat  untuk mendorong produktivitas dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan. Peningkatan kompetensi sekaligus untuk menyukseskan pelaksanaan program ekonomi biru yang berkelanjutan. (Bow/Mar)