Indonesiamaritimenewa.com (IMN), BALI: Kunci keberhasilan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mewujudkan ekonomi biru, yaitu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Baca Lainnya :

• Indonesia Komitmen Perluasan 30 % Kawasan Konservasi Laut Tahun 20450
• Begini Jurus KKP Cetak Pengusaha Muda Sektor Kelautan dan Perikanan 0
• KKP Lakukan Pendampingan Kampung Nelayan Modern di Papua, Jauhkan Kesan Miskin dan Kumuh0
• 308 Spesies dan 7 Taksa Diusulkan Masuk Daftar Biota Terancam Punah, Begini Langkah KKP0
• Sidang Majelis IMO, Indonesia KembaliTerpilih Jadi Anggota Kategori C Priode 2024 - 20250

Hal itu diungkapkan Menteri Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 di Bali. Rakornas berlangsung pada 7-9 Desember 2023. Menurutnya, ekonomi Biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“Kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mewujudkan ekonomi biru yaitu sinergi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Para Akademisi dan Ahli Kelautan dan Perikanan, seluruh Asosiasi dan Para Pelaku Kelautan dan Perikanan serta semua pihak terkait," kata Trenggono.

"Tidak ada superman yang bisa menanganinya, harus menjadi superteam dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” ujarnya.

Sejak memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020 silam, kata Menteri Trenggono, pihaknya telah menetapkan strategi pengembangan lima kebijakan Ekonomi Biru yaitu; Memperluas Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; (Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Adanya interaksi antara manusia, ekosistem laut dan pesisir menciptakan kegiatan ekonomi di kawasan laut dan pesisir sering menyebabkan terjadinya degradasi di wilayah tersebut. Untuk itu, diperlukan sebuah pembangunan kelautan dan perikanan yang menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi.

Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi biru, KKP mengembangkan instrumen yang mampu memonitor dan mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim berkelanjutan melalui Ocean Big Data, yaitu sistem yang akan dibangun melalui perangkat berbasis teknologi pesisir laut dan udara seperti radar, sensor-sensor untuk mengukur kualitas perairan laut, drone bawah air, drone udara dan nano satelit.

“KKP juga mengembangkan sistem Ocean Accounting yang merupakan sistem manajemen data spasial dan non spasial terintegrasi yang mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia beserta perubahan neracanya dalam kurun waktu tertentu akibat interaksinya dengan kegiatan ekonomi,” tandas Trenggono.

Rakornas KKP Tahun 2023 bertema “Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045” juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PJ Gubernur Bali, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota. (Arry/Oryza)