Indonesiamaritimenews.com (IMN,JAKARTA: Indonesia dituduh melakukan anti dumping (AD) dan countervailing duties (CVD) ekspor udang beku ke pasar Amerika Serikat. Tuduhan itu datang dari American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada tanggal 25 Oktober 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sejumlah langkah strategis menghadapi tuduhan AD dan CVD terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar Amerika Serikat.  Cakupan udang asal Indonesia yang dikenakan petisi meliputi seluruh udang tropis beku, tidak termasuk udang segar dan udang breaded.

Baca Lainnya :

• Smart Fisheries Village (SFV) Basring Dikembangkan KKP Jadi Pusat Eduminawisata0
• Kuatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ini Strategi KKP0
• Pengerukan Pasir Timah di Kepri Distop KKP, Kapal Isap Ditangkap0
• Cegah Penyelundupan Benih Lobster Jalur Udara, KKP Perketat Pengawasan di 3 Bandara0
• Optimisme Trenggono, Perikanan Modern dan Mandiri Terwujud Tahun 20240

Tuduhan CVD tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, tetapi juga Vietnam, Ekuador dan India, sementara tuduhan AD ditujukan kepada Indonesia dan Ekuador.  Berdasarkan Sunset Reviews tahun 2022, sampai saat ini terdapat 4 negara yang masih dikenai Bea Masuk Anti Dumping, yaitu maksimum China 112,81%, India 110,9%, Thailand 5,34%, dan Vietnam 25,76%.

Saat ini KKP fokus menyelesaikan pengisian kuesioner CVD sebagai langkah untuk menjelaskan program yang dituduh subsidi dengan dukungan data, dan memastikan bahwa program di sektor perikanan tersebut tidak diskriminatif atau tidak dikhususkan untuk udang.

Selain itu KKP melakukan pendampingan kepada eksportir mandatory respondent dalam pengisian kuesioner CVD, dan juga telah menunjuk Lawyer untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus tersebut.

"Kita sudah menyiapkan penanganan kasus AD dan  CVD, khususnya dalam penyusunan penjelasan terhadap kebijakan atau program yang dituduh subsidi khususnya di sektor perikanan, seperti fasilitasi pembiayaan untuk sektor perikanan, dan asuransi bagi pembudidaya skala kecil," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (6/1/2024).

Budi mengatakan, KKP selaku kementerian pembina komoditas udang telah melakukan kajian secara seksama dalam pemilihan laywer internasional yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini.

Budi memaparkan, KKP juga mendampingi eksportir mandatory respondents AD dan CVD bersama laywer yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang ditunjuk oleh masing-masing eksportir dalam rangka pengisian kuesioner dari US Department of Commerce (USDOC). Termasuk juga akan melakukan pendampingan dan pengawalan proses hearing dan forum penyampaian arguments yang dilaksanakan oleh USDOC dan USITC.

"Kami lakukan pendampingan kepada kementerian/lembaga dan stakeholders dalam investivigasi dan verifikasi yang akan dilakukan oleh USDOC," katanya.

Budi memastikan KKP juga menjelaskan kebijakan atau program terkait sektor perikanan yang dituduh subsidi dan hasil pengisian kuesioner CVD kepada Kemendag selaku vocal point  pada 22 Desember dan 29 Desember 2023.

Bahkan KKP juga telah mengadakan pertemuan dengan Kemenkomarves, Kemendag, Kemenlu, asosiasi, mandatory respondent, dan eksportir pada 4 Januari 2024..

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.  Ia melaporkan  ekspor udang Indonesia yang mendapatkan tuduhan antidumping di Amerika Serikat.  Trenggono menyampaikan  KKP akan mendorong langkah-langkah penyelesaian agar kondisi tersebut tidak merugikan Indonesia. (Arry/Oryza)