Kuatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Ini Strategi KKP

Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan strategi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia berbasis ekonomi biru.

Strategi tersebut mencakup aspek standardisasi, inovasi produk dan nilai tambah, penerapan ketertelusuran dan rantai dingin, pengelolaan logistik ikan, pemberdayaan usaha, akses pembiayaan dan investasi,  serta promosi dan akses pemasaran.

Baca Lainnya :

• Pengerukan Pasir Timah di Kepri Distop KKP, Kapal Isap Ditangkap0
• Cegah Penyelundupan Benih Lobster Jalur Udara, KKP Perketat Pengawasan di 3 Bandara0
• Optimisme Trenggono, Perikanan Modern dan Mandiri Terwujud Tahun 20240
• Irjen Rudy Heriyanto Jabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Pesan Menteri Trenggono0
• Gelar Pasar Ikan Hias Digital, KKP Fasilitasi Pehobi dan Pedagang0

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo mengatakan, salah satu strategi yang dilakukan adalah menciptakan produk kualitas tinggi dan inovasi produk memenuhi standar pasar internasional dan menguasai pasar dalam negeri.

"Salah satu strateginya adalah menciptakan produk kualitas tinggi dan inovasi produk memenuhi standar pasar internasional dan menguasai pasar dalam negeri," kata Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12/2023).

Budi optimistis target pemasaran produk perikanan Indonesia telah mengacu pada kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri (market driven).  Pada tahun 2029, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ditargetkan sebesar USD8,5 miliar dan nilai perdagangan dalam negerinya mencapai Rp796,93 triliun.

Strategi berikutnya, lanjut Budi, pemanfaatan teknologi pengolahan ramah lingkungan yang didukung dengan pemenuhan bahan baku sesuai standar, harga stabil dan wajar, serta penerapan sistem rantai dingin dan logistik ikan yang efisien, koneksitas dan kompetitif.

“Pemenuhan bahan baku berkualitas adalah salah satu bagian dari penerapan sistem logistik dan rantai dingin dalam satu sistem yang bergerak bersama,” terang Budi.

BANGGA PRODUK INDONESIA

Tak kalah penting juga, strategi bangga terhadap produk Indonesia dan sekaligus melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia akan dilaksanakan melalui kegiatan “Tahun Tuna Indonesia 2024”, Promosi “Mutiara Perhiasan Resmi Nusantara”, dan “Sertifikasi Indikasi Geografis” Ikan Hias Indonesia.

Untuk itu, dalam Focus Group Discussion (FGD) Ditjen PDSPKP bersama dengan 300 stakeholders terkait yang diselenggarakan pada 20 Desember 2023 di Jakarta, dibagi beberapa tema diskusi pendalaman. Tema yang dibahas  seperti tema logistik, komoditas ikan hias dan mutiara, komoditas udang, komoditas rumput laut hingga terkait komoditas tuna.

Budi meminta para pemangku kepentingan, seperti asosiasi dan pengusaha untuk turut menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.  Salah satu menurutnya, bawah laut akan sehat kalau semua pihak menjaga dari sampah plastik.

"Proses bisnis itu hulu – hilir, maka kita pun akan diskusi tentang pemasaran, logistik, dan pembiayaan usaha. Tolong dapat dicermati, apa yang perlu dikoreksi dan ditambahkan," ujar Budi.

Sebagai langkah awal, dalam rangka penyusunan strategi pembangunan kelautan dan perikanan, KKP secara aktif meminta masukan para pemangku kepentingan terkait.

"Ini bagian dari membangun komunikasi efektif agar usaha perikanan berkembang dengan baik, karenanya perlu sinergi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan daya saing," tutur Budi.

Dalam FGD tersebut hadir beberapa asosiasi pelaku usaha perikanan, antara lain asosiasi pengolahan hasil perikanan, asosiasi logistik, asosiasi perikanan tangkap, asosiasi perikanan budi daya, asosiasi rumput laut hingga asosiasi ikan hias dan mutiara.

Budi mengaku ingin memperkuat wadah komunikasi antara jajarannya dengan para pemangku kepentingan lainnya.  Karenanya dia meminta agar ada forum bulanan digelar rutin untuk menjaga soliditas sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan.

"Tahun 2024 agendakan pertemuan reguler minimal sebulan sekali, bisa online," sambungnya.

Dikatakannya, kebersamaan antara pemerintah, dalam hal ini KKP, dengan stakeholders terkait sangat penting guna memaksimalkan peluang sektor kelautan dan perikanan. Terlebih laut tidak hanya menyediakan kebutuhan protein, melainkan juga oksigen hingga kebutuhan lainnya.

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah memfasilitasi dan melayani supaya usaha di bidang kelautan dan perikanan berkembang secara baik, juga memfasilitasi sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan guna mewujudkan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagai implementasi dari kebijakan ekonomi biru," urainya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kunci keberhasilan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yaitu sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak menjadi superteam dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia. (Arry/Oryza)