Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Pelabuhan Molawe yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis berbatasan langsung dengan laut Banda. Pelabuhan ini selain berfungsi sebagai pintu gerbang utama transportasi laut, juga memiliki area konservasi yang harus dilindungi.

Pelabuhan Molawe meupakan pintu gerbang utama transportasi laut dalam menyuplai komoditas perdagangan antar daerah, melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, bongkar muat barang dan mobilisasi penumpang. Pelabuhan ini juga memiliki area konservasi yang harus dilindungi.

Baca Lainnya :

• Tangani Kecelakaan Laut Penanganan Bangkai Kapal, Ini yang Dilakukan KPLP0
• Mindset Navigasi Keselamatan Pelayaran Harus Diubah0
• Libur Nataru 2023-2024, KPLP Pastikan Kesiapan Armada Transportasi Laut di Tanjung Uban0
• Kapal LCT Marina Bay Terbakar di Perairan Mandolang Sulut, Dievakuasi Kemenhub0
• Jelang Libur Nataru 2024, Pengawasan Keselamatan Pelayaran di Sanur Bali Diperketat0

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memandang perlu untuk segera menetapkan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro yang diwakili oleh Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan, Capt. Andi Aswad saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe Provinsi Sulawesi Tenggara, di Bekasi, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan transportasi kapal dari Kabupaten Konawe Utara dari/ke berbagai tujuan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan alur-pelayaran yang tepat, aman, dan efisien.

”Adanya perencanaan yang cermat dan pengaturan alur pelayaran di Pelabuhan Molawe yang tepat, aman, dan efisien serta melindungi lingkungan maritim sangat diperlukan. Sehngga penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe bukanlah sekadar tugas teknis dalam menentukan kedalaman yang ideal, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan keselematan pelayaran” kata Andi.

Selain itu, sambung Andi, pelayaran yang tepat dan efektif akan memberikan manfaat besar, baik bagi para pelaut yang melintasi perairan maupun bagi seluruh komunitas yang bergantung pada aktivitas pelabuhan.

Dengan pengaturan alur pelayaran yang baik, akan terlihat peningkatan dalam efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, serta peluang baru bagi sektor pariwisata dan industri lainnya.

“Lebih dari itu, alur pelayaran yang aman dan selamat akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan laut kita, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem maritim” kata Andi.

Ia juga mengatakan, penataan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Molawe sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan agar memperoleh alur-pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan serta kelancaran bernavigasi serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.

“Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana Pemerintah mempunyai kewajiban untuk Menetapkan koridor alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya” urai Andi.

ASPEK PENTING

Lebih jaut, ia mengatakan dalam konteks pengembangan sektor maritim dan perdagangan, penetapan alur pelayaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dengan cermat termasuk alur masuk Pelabuhan Molawe.

Oleh karena itu, Capt. Andi meminta agar FGD ini bisa menjadi wadah yang sangat tepat untuk membahas dan berdiskusi terkait potensi, tantangan, serta solusi yang terbaik dalam merancang alur pelayaran yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan kepada para ahli, pemangku kepentingan, dan pakar maritim untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai rencana penetapan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Molawe.

”Melalui kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, kita harus memastikan bahwa penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat menghadapi tantangan masa depan yang mungkin kita hadapi. Penetapan alur pelayaran hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju peningkatan kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan" ujar Andi Aswad.

Sebagai informasi, kegiatan FGD Penetapan Alur Masuk Pelabuhan merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

FGD kali ini menghadirkan para narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Kendari terkait Survey hidro-oceanografi dalam rangka rencana penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan Molawe.

Narasumber lainnya dari Direktorat kepelabuhanan terkait dukungan data dan informasi rencana pengembangan pelabuhan Molawe, Pushidrosal terkait pentingnya penggambaran alur-pelayaran masuk pelabuhan Molawe pada Peta Laut Indonesia, dan Direktorat Kenavigasian terkait proses penetapan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur-pelayaran masuk pelabuhan Molawe.

Adapun para peserta FGD berasal dari perwakilan Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, BIG, perwakilan dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi Type A Kelas III Kendari, Kantor UPP Konawe, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. (Arr/Oryza)