Indonesiamaritimenews.com (IMN), BATAM: Perkuat integritas dan keamanan di sektor maritim Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjalin kerjasama dengan Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kerjasama ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap AIS demi keselamatan pelayaran.

Acara Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau pada Senin (15/7/2024). Kolaborasi ini merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS), serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya.

Baca Lainnya :

• Sebatik Pulau Terluar, Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Segera Ditetapkan0
• Pelaut Tulang Punggung Rantai Logistik Global, Hak-haknya Harus Dijamin0
• Pelaut Tulang Punggung Rantai Logistik Global, Hak-haknya Harus Dijamin0
• Coffee Morning Regional 2 Priok Paparkan RIP Pelabuhan Tanjung Priok ke Media0
• Nota Kesepahaman Sertifikasi Pelaut Indonesia-Belanda Diperbarui Sesuai Regulasi0

Acara Sinergi Operasional dalam Rangka Piloting Penegakan Ketentuan AIS Operasi Trident 2024 dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi.

Dalam sambutannya Antoni  menjelaskan, AIS merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

"AIS membantu dalam melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi darurat," ujar Antoni.

Dijelaskan Antoni, kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan dapat menggenjot tingkat kepatuhan dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien.

TUJUAN BERSAMA

Kolaborasi ini merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.

Adapun isu-isu kepabeanan dan pelanggaran lainnya yang membutuhkan tindak lanjut dari Kejaksaan juga menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama para stakeholder. Kolaborasi yang terjalin tersebut tidak hanya akan membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.

"Saya berharap, dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakat," tegas Antoni.

Capt. Antoni juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta mengajak semua pihak untuk menjaga komitmen dalam menjalankan kerjasama ini dengan integritas dan dedikasi penuh.

"Mari kita jadikan kerjasama ini sebagai kolaborasi lembaga negara dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia dan menjadi manfaat bagi kemajuan sektor maritim Indonesia," tuturnya.

Kegiatan ditutup dengan melakukan tinjauan ke Vessel Traffic Services (VTS) Batam untuk melihat sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kunjungan juga dilakukan ke Dermaga 99 di Pelabuhan Bintang Persada untuk melakukan press realese kegiatan sinergi bersama dan konferensi pers. (Arry/Oryza)