- Sudah Uji Petik, Kapal di Pelabuhan Merak dan Tanjung Perak Laiklaut
- Optimalkan Eksploitasi Tuna Sirip Biru di Laut Lepas:Strategi Indonesia Tingkatkan Daya Saing Global
- Pulau Morotai Dibangun Jadi Kawasan Pertahanan Sekaligus Perikanan
- Sosialisasi Safety Awareness, Pekerja Terminal Teluk Lamong Diedukasi Jenis Bahaya di Area Bekerja
- Lanal Tegal Gelar Program Laut Bersih dan Bakti Kesehatan, Sambut Hari Armada RI 2024
- Antisipasi Perubahan Tata Kelola Garam, Begini Langkah KKP
- Arus Peti Kemas Domestik Tumbuh Kinerja Operasi IPC TPK Naik 16,7% Triwulan 4
- Kota Medan Dikepung Banjir, Warga Kesulitan ke TPS, Perajurit Petarung TNI AL Lakukan Evakuasi
- TNI AL Cetak Peterjun Payung Free Fall Kowal 2024, Terjun dari Ketinggian 8.000 Kaki di Hadapan Waka
- Dipimpin Panglima TNI, Kasal Hadiri Penutupan Dikreg-LII Sesko TNI 2024
Catat! IMO Tetapkan Gili Matra dan Nusa Penida Kawasan Laut Sensitif
Keterangan Gambar : Kolaborasi erat antara KKP dan Kemenhub melalui penetapan PSSA termasuk sistem rutenya menjadi kunci bagi perlindungan kawasan konservasi atau areal preservasi di laut yang berdekatan atau dilintasi jalur pelayaran yang padat.Foto: KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: International Maritime Organisation (IMO) menetapkan Kawasan Konservasi Laut Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Kawasan Laut Sensitif (Particularly Sensitive Sea Area/PSSA).
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL)Victor Gustaaf Manoppo menegaskan penetapan PSSA ini merupakan aksi konkret dalam pelaksanaan tanggung jawab KKP, untuk melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Baca Lainnya :
- Dikejar Aparat KKP, Kapal Bawa Rp13,2 Miliar Benih Bening Lobster Kandas di Pulau0
- Program Makanan Bergizi Gratis, KKP Gandeng Pemangku Kepentingan0
- Ini Strategi Ditjen Hubla Optimalkan Laporan Pelayanan Pakai Aplikasi SIRANI0
- Cegah Korupsi, Layani Hipotek,Kemenhub Kembangkan Sistem SIMKAPEL0
- Slamet Berjalan di Buritan Kapal Menghilang,Jatuh Kelaut, Kemenhub Fasilitasi Asuransi ke Ahli Waris0
“Komitmen untuk memperkuat perlindungan laut Indonesia mendapatkan dukungan secara internasional dalam Sidang Marine Environment Protection Comitte (MEPC)-International Maritime Organisation (IMO) ke-82 di Kantor IMO, London,” jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Kedua kawasan konservasi laut tersebut berada pada kawasan coral triangle yang memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi termasuk spesies langka dan dilindungi, memberi manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.
Selain itu, kedua kawasan konservasi laut tersebut berada atau dekat dengan jalur lalu lintas kapal baik domestik maupun internasional di Selat Lombok yang merupakan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Di samping dua kawasan konservasi tersebut, masih terdapat 11 kawasan konservasi lain yang berada pada jalur ALKI.
Strategi utama untuk melindungi lingkungan laut diwujudkan melalui perluasan kawasan konservasi laut sebesar 30% pada tahun 2045. Persentase tersebut setara dengan 97,5 juta ha kawasan konservasi. Saat ini Indonesia telah memiliki kawasan konservasi laut lebih dari 29 juta ha dengan jumlah kawasan konservasi saat ini adalah 452 kawasan dan 74 kawasan di antaranya telah masuk dalam peta laut Indonesia (nautical chart).
“Secara khusus, MEPC IMO membahas proposal PSSA yang diajukan Indonesia dalam Technical Group (TG) on the Designation of Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) and Special Area," kata Victor.
Pada 4 Oktober 2024, MEPC IMO mengadopsi Resolusi MEPC.396(82) yang bertajuk Designating the Nusa Penida Islands and Gili Matra Islands in Lombok Strait as A Particularly Sensitive Sea Area. "Resolusi tersebut menetapkan dua kawasan konservasi laut di Indonesia yaitu Kawasan Konservasi Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok menjadi Kawasan Laut Sensitif,” ungkap Victor.
Penetapan tersebut didukung berbagai negara anggota IMO seperti Brazil, Australia, Korea, Singapura, Meksiko, Finlandia, China, Filipina, Panama, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Italia, Mauritius, Jerman, Monako, Oman, Afrika Selatan, Turki dan Qatar.
SEMAKIN TERLINDUNGI
Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung Kunto Kurniawan yang memimpin delegasi KKP dalam sidang IMO tersebut menambahkan, penetapan tersebut menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran.
“Untuk penyelarasan dengan Resolusi IMO tersebut, penyesuaian dalam rencana pengelolaan termasuk zonasi dan aturan-aturan teknis pemanfaatan kawasan konservasi akan dilakukan pada dua kawasan tersebut. Sosialisasi dan edukasi juga penting untuk dilakukan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami penetapan PSSA ini bagi kesehatan lingkungan laut di kedua kawasan,” imbuh Firdaus.
Aktivitas pelayaran yang tinggi berisiko memberi dampak terhadap lingkungan laut dan keanekaragaman hayatinya. Data pada 2023 menunjukkan densitas perjalanan kapal di Selat Lombok cukup tinggi. Terdapat lebih dari 77 ribu trip kapal yang berarti 257 trip setiap harinya.
Hampir sepertiga dari kapal-kapal tersebut merupakan kapal tanker (bahan kimia dan minyak) dan kontainer yang tentu perlu diantisipasi dan dipersiapkan kontinjensinya apabila melintas atau berlayar berdekatan dengan Kawasan Konservasi.
Capaian Indonesia tersebut menjadikannya sebagai satu dari 18 PSSA yang sudah ditetapkan di dunia. Indonesia akan mereplikasi penetapan PSSA untuk 11 kawasan konservasi yang berada pada jalur ALKI yang akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam komitmen nasional dan global dalam melindungi lingkungan laut.
Kolaborasi erat antara KKP dan Kemenhub melalui penetapan PSSA termasuk sistem rutenya menjadi kunci bagi perlindungan kawasan konservasi atau areal preservasi di laut yang berdekatan atau dilintasi jalur pelayaran yang padat.
Kawasan laut sensitif atau PSSA merupakan wilayah yang memerlukan perlindungan khusus melalui tindakan IMO karena signifikansinya karena alasan ekologis, sosio-ekonomi, atau ilmiah yang diakui dan mungkin rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas maritim internasional.
Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyampaikan komitmen untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut. (Arry/Oryza)