Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Harry Ara, Ketua  KI DKI Jakarta menilai, penerapan GCG di BUMD DKI Jakarta telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjawab berbagai tantangan, sekaligus memperkuat sinergi antarunit kerja.

Baca Lainnya :

• Dramatis, ABK Tugboat Terjebak di Lambung Kapal Dievakuasi Prajurit Binpotmar TNI AL0
• Dihadiri Menteri Komdigi, Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Dikukuhkan di Monumen Pers Solo0
• PWI Pusat Apresiasi Istana Kembalikan ID Card Wartawan CNN Indonesia: Kawal Kebebasan Pers0
• Istana Akhirnya Kembalikan ID Card Wartawan CNN Indonesia, BPMI Minta Maaf0
• PWI Pusat Tegaskan, Pencabutan ID Pers Istana Wartawan CNN Indonesia Langgar Kebebasan Pers0

Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari budaya korporasi yang membangun kepercayaan publik.

“Transparansi tidak cukup diwujudkan lewat struktur, tetapi juga harus tumbuh menjadi budaya organisasi,” ujar Harry.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan hak publik atas informasi.

Ia menyebut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur secara khusus kewajiban BUMD dalam menyediakan laporan keuangan, hasil pengawasan, serta kebijakan yang berdampak pada publik.

“BUMD bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga badan publik yang wajib terbuka dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Ferid Nugroho Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta menekankan pentingnya penerapan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Standar Layanan Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang inklusif dan berkeadilan.

Ia menegaskan bahwa layanan informasi publik harus ramah bagi penyandang disabilitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pelayanan informasi publik harus menjangkau semua kalangan tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan sosial badan publik dalam menjamin hak atas informasi,” ujarnya.

Ia menutup dengan apresiasi terhadap langkah kolaboratif BUMD dengan Komisi Informasi.

“Kami mengapresiasi sinergi dan kolaborasi BUMD bersama Komisi Informasi DKI Jakarta dalam membumikan semangat keterbukaan informasi publik. Sinergi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang transparan serta akuntabel,” tutupnya.

Pilar Penting

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMD.

“Prinsip GCG meliputi transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness atau disingkat tarif. Melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), BUMD dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan,” ujar Fitria.

Lebih lanjut, Fitria menjelaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis dan penugasan yang beragam, mulai dari sektor transportasi, utilitas, pasar, pariwisata, properti, pangan, hingga pengelolaan kawasan. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan peningkatan kinerja BUMD sebagai penggerak perekonomian masyarakat Jakarta.

“Penting bagi BUMD untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Seiring perkembangan zaman, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan terpercaya semakin meningkat. Dalam hal ini, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat vital,” ungkapnya.

Fitria menambahkan, BUMD dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan bersikap transparan terhadap publik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP BUMD DKI Jakarta berharap seluruh BUMD dapat memperkuat peran PPID, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, serta menumbuhkan budaya transparansi yang berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi komitmen para PPID yang terus berupaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan, efektif, dan berkeadilan,” tutup Fitria. (Rls/*)