Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Pemerintah mulai menyiapkan langkah lintas sektoral dalam menghadapi arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2025. Salah satunya adalah koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Lainnya :

• Penting, Sistem Pelaporan Kapal untuk Keamanan dan Efisiensi Pelayaran0
• Peduli Lansia, ASDP Serahkan Bantuan ke Yayasan Bakti Bunda Sejahtera Kwitang0
• Pelindo Regional 2 Peringati Bulan K3, Keselamatan Kerja Investasi Strategis Perusahaan0
• Jelang Audit IMSAS 2025, Ini Langkah Persiapan Kemenhub0
• Dukung Konektivitas, ASDP Relokasi Dua Kapal KMP Temi dan KMP Erana di Cabang Ambon0

Sebagai langkah proaktif menyambut pelaksanaan Angkutan Lebaran 2025, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli pada Jumat (24/1/2025) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Kedua menteri membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Menhub Dudy menyoroti momentum dua hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret–1 April 2025. Dudy menilai, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan mempengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.

Menurut Dudy, masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. "Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik," ujarnya.

Ia berharap dapat mengkoordinasikan ini dengan Kemenaker. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja. Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Strategi Angkutan Lebaran

Menhub Dudy juga memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran mendatang. Strategi tersebut yakni:

- Implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan (Merak-Bakauheni)

- Optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan

-  Pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis,

- Optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan K/L terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan

- Penyelenggaraan program Mudik Gratis, serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi.

Menhub berharap melalui strategi tersebut, angkutan Lebaran 2025 dapat sebaik atau lebih baik dari angkutan Nataru 2024/2025 yang berjalan lancar. Masyarakat pun menilai positif penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 lalu.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi pada masa angkutan Nataru kemarin, survei dari UGM menunjukkan 86% masyarakat puas. Nilai ini menjadi catatan berharga karena nanti jumlah penduduk yang melakukan perjalanan saat Lebaran diperkirakan jauh lebih banyak,” ujar Dudy.

Mengutip hasil survei nasional tingkat kepuasan pengguna transportasi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, secara umum jumlah responden yang menjawab puas dan sangat puas mencapai 86%. Adapun Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi mencapai nilai 4.39 (88,28 persen dari skor maksimum) atau berada di kategori sangat puas.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan. (Arry/Oryza)