Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal, lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN.

Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema 'Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada', yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8/2023).

Baca Lainnya :

• Survei Kepuasan Kinerja Sektor Transportasi Capai 88,2%,Kemenhub Apresiasi0
• Ini Tata Cara & Memahami Pengawasan Pembangunan Kapal Baru, Kemenhub Selenggarakan Bimtek0
• Transportasi Umum di Palembang Memudahkan Kaum Perempuan dan UMKM0
• Dukung Pariwisata dan Buka Jalur Konektivitas, ASDP Layani 207 Lintasan Perintis0
• SIMLALA Dirancang Memudahkan Pelayanan Satu Pintu Internasional dan Domestik Pelabuhan0

"Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi," ujar Menhub Bufi Karya.

Ia juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal ini guna memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan.

KETERBATASAN DANA

Sementara itubPlt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

“Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya.

Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan.

Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal. 

EFISIENSI

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog.

"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif," jelas Hendri.

Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan,  baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota.

Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (Riz/Oryza)