- 15.000 Hektare Tambak di Aceh Hancur Diterjang Banjir Bandang, KKP Percepat Rehabilitasi
- Tarif 0% Ekspor Produk Olahan Tuna-Cakalang ke Jepang Mulai 1 Agustus, KKP: Peluang Besar, Manfaatkan
- Kasus 390 Ton Minerba LTJ, Kodaeral IV Serahkan TB Capricorn 106 dan Muatan Timah ke KSOP Batam
- Selamat dari Serangan Misil di Selat Hormuz, 2 Pelaut Indonesia ABK MT Belma Dipulangkan
- Penataan Ruang Laut Berbasis Masyarakat di Pantai Mertasari Bali, Pertama di Indonesia
- Pelindo: Pembukaan Rute dan Layanan Baru Dongkrak Arus Peti Kemas Nasional
- Pelayaran Widya Wisata Serdik P3MD Batch 1, Bangun Karakter Jiwa Kepemimpinan
- GM Pelindo Regional 2 Banten MoU Kejari, Gandeng Kejati Tarik Pembayaran Cash Costumer Miliaran Rupiah
- Lagi, Penyelundupan Pasir dan Balok Timah Rp4 M Digagalkan TNI AL
- Latma Orruda 2026 di Rusia Dimulai, Uji Ketangguhan dan Kesiapan Tempur Prajurit Jalasena
15.000 Hektare Tambak di Aceh Hancur Diterjang Banjir Bandang, KKP Percepat Rehabilitasi

Keterangan Gambar : Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha meninjau tambak masyarakat yang sempat hancur diterjang banjir di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Prov. Aceh. Foto: KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), ACEH: Produktivitas tambak di Aceh yang sempat terhenti akibat bencana hidrologi banjir bandang, kini mulai pulih. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat rehabilitasi agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi pesisir.
Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha mengatakan, pemerintah menargetkan 15.000 hektare tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Tahap awal, seluas kurang lebih 5.200 hektare tambak ditargetkan operasional kembali paling lambat September 2026.
Menurut Andy, pemulihan tidak berhenti pada perbaikan tambak yang rusak. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Sinergi KKP dengan pemerintah daerah serta dukungan Komisi IV DPR RI menjadi salah satu kunci percepatan pemulihan ini.
Baca Lainnya :
- Tarif 0% Ekspor Produk Olahan Tuna-Cakalang ke Jepang Mulai 1 Agustus, KKP: Peluang Besar, Manfaatkan0
- Penataan Ruang Laut Berbasis Masyarakat di Pantai Mertasari Bali, Pertama di Indonesia0
- KKP dan BP Batam Kawal Mutu Perikanan di Zona Perdagangan Bebas0
- KKP Pamerkan Kampung Nelayan Merah Putih Lateng ke Delegasi ASEAN-ID Blue0
- AHY Percepat Transformasi Bali Maritime Turism Hub Jadi Gerbang Wisata Bahari Internasional0
"Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya," ujar Andy dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (28/7/2026).
Andy meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, pada Jumat (24/7/2026). Hingga saat ini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Pemerintah optimistis luasan tersebut akan terus bertambah seiring percepatan rehabilitasi di berbagai wilayah terdampak.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, KKP juga menyalurkan 12 unit excavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh.
Selain memperbaiki infrastruktur tambak, pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap dengan memberikan bantuan mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Andy mengungkapkan, berdasarkan teknologi tradisional plus yang dilakukan masyarakat saat ini, setiap hektare tambak yang dioperasionalkan kembali oleh masyarakat diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus budidaya. Dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare dalam 3 bulan.
"Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan," katanya.
Tanpa Dipungut Biaya
Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refokusing anggaran internal KKP agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP yang dinilai mampu mempercepat kebangkitan sektor budidaya di Aceh. Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran rehabilitasi yang masih dalam proses administrasi, pemulihan tambak berpotensi mengalami keterlambatan.
“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.
Di sisi lain, para petambak mulai merasakan manfaat program tersebut. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengaku bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya terdampak bencana.
"Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen," ujarnya.
Melalui rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap, KKP berharap produktivitas tambak di Aceh dapat kembali meningkat, sekaligus menghidupkan lagi roda ekonomi masyarakat pesisir yang sempat terpuruk akibat bencana. (Bow/Mar)











