- 14 Bulan Jalankan Misi PBB di Lebanon, Satgas MTF TNI AL Tiba di Indonesia, Kasal: Kepercayaan Dunia
- Mitigasi Wilayah Rawan Tsunami, KKP Tanam Ribuan Pohon Vegetasi di Daerah Pesisir
- Bidik Ekspor Perikanan ke Uni Eropa, Ini Strategi KKP
- Peserta MNEK 2025 Lepas 500 Tukik, Penyelam Mancanegara dan TNI AL Tanam Terumbu Karang
- Terdampak Pagar Laut Tangerang, Istri Nelayan Diedukasi Jadi Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
- International Fleet Review MNEK 2025, Kasal dan Delegasi 38 Negara Cek Formasi Kapal Perang di Selat
- Armada Perang dari 38 Negara Kumpul di Bali, Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 Dimulai
- Kapal Kayu Bawa 200 Bal Rokok dari Vietnam Disergap Bakamla di Perairan Kepri
- Tim XQR TNI AL Evakuasi ABK Sakit dari Kapal Liberia MV. ALS KRONOS di Perairan Jayapura
- Penyelundupan 74 Karung Ballpress Ditutupi Jengkol, Digagalkan Tim F1QR dan Bea Cukai di Pontianak
Speedboat Bawa 31 Calon Pekerja Ilegal Dikejar Aparat TNI AL di Perairan Nunukan

Keterangan Gambar : Puluhan calon pekerrja imigran mau ke Malaysia diamankan aparat TNI AL di perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Foto: Dispenal
Indonesiamaritimenews.com(IMN), JAKARTA: Tim Second Fleet Quick Response (SFQR) Pangkalan TNI AL (LANAL) Nunukan, Kalimantan Utara, berhasil mengamankan 31 orang yang diduga sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Ilegal. Mereka dikendalikan oleh calo melalui ponsel.
Danlanal Nunukan, Letkol Laut (P) Arief Kurniawan Hertanto, mengungkapkan, puluhan warga asal Sulawesi Selatan tersebut, terpantau akan masuk Malaysia secara unprosedural. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (7/9/2023).
Baca Lainnya :
- Pencurian 2 Ton Batu Bara di Kapal Tongkang Digagalkan Lanal Cilacap0
- Buron 4 Bulan, Pengusaha Dito Mahendra Dibekuk Bareskrim Polri di Bali0
- Rekayasa Lalu Lintas Hari Kedua KTT ASEAN 2023, Hindari 3 Ruas Jalan Ini0
- Kabaharkam Komjen Fadil Imran Mengecek Langsung Posko Ops Pengamanan KTT ke-43 ASEAN0
- Catat! 7 Pelanggaran dan Jumlah Denda Operasi Zebra Korlantas Polri 2 Pekan di Seluruh Indonesia0
‘’Mereka dikendalikan calo atau tekong melalui HP,’’ ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/9/2023).
Saat ini, ketatnya pengawasan terhadap CPMI illegal di perbatasan RI – Malaysia, membuat modus atau pola para calo dalam menyelundupkan mereka ke Malaysia juga berubah. Jika biasanya, para CPMI ditampung di rumah-rumah singgah sementara yang disiapkan para tekong, kini, para calo mengendalikan CPMI melalui ponsel.
‘’Mereka (para calo) memberitahukan harus ke mana setelah sampai Nunukan lewat telfon selluler. CPMI ini naik angkot dan keberadaan mereka tidak berkumpul seperti biasanya, melainkan berpencar pencar untuk menghindari pengawasan petugas,’’ ungkap Danlanal.
Penangkapan ini dilakukan setelah melalui pengintaian anggota di lapangan, sejak sejumlah CPMI turun di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Petugas mencurigai gelagat tak biasa dari para pendatang tersebut, sehingga membuntuti mereka sekaligus mengamati pergerakannya.
Saat para CPMI berangkat dari Nunukan menggunakan speedboat 200 PK untuk menyeberang ke Sebatik, Tim TNI AL langsung melakukan pengejaran dan memotong jalur speed boat yang memuat 31 CPMI tersebut.
Dari keterangan yang diperoleh, mereka telah membayar RM 2000 atau sekitar Rp7 juta kepada calo, dengan janji akan diseberangkan sampai ke wilayah Sabah atau ke daerah Serawak, Malaysia. Para CPMI yang terdiri dari 10 orang laki laki, 14 perempuan, 2 anak laki laki serta 4 anak perempuan ini, memiliki tujuan berbeda beda. Mulai dari hendak bekerja sebagai buruh perkebunan, buruh pabrik kayu, supir truk, sampai asisten rumah tangga.
Saat ini, petugas sudah mengantongi identitas calo atau tekong yang memfasilitasi, serta memungut biaya dari para CPMI tersebut. ‘’Kita masih lakukan pengejaran, sementara para CPMI yang kita amankan, kita serahkan ke BP2MI Nunukan untuk proses hukum lebih lanjut,’’ tandas Danlanal.
Dalam kesempatan berbeda Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali telah menekankan kepada seluruh satuan TNI AL, untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menghadapi berbagai ancaman serta pelanggaran hukum khususnya yang terjadi di wilayah perbatasan. (Arry/Oryza)
