Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian spesies laut dilindungi serta mendorong kolaborasi multi-pihak dalam mewujudkan rencana aksi nasional.

Hal ini mengemuka dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu dan Cetacea 2025–2029, yang dilakukan KKP di Bali beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• Makan Ikan Katanya Bisa Cacingan, Begini Jurus KKP Tangkal Mitos Negatif0
• Warga Pulau Enggano Bengkulu Terisolasi, KKP Kerahkan Kapal KP Orca 050
• Lindungi Awak Kapal Perikanan, KKP Beri Pelatihan Keselamatan dan Sertifikasi Gratis0
• KKP Siapkan Pelabuhan Jadi Etalase Ekonomi Perikanan, Ujung Tombak Ketahanan Sumber Daya Alam0
• Kematian Beruntun 2 Dugong di Kalimantan Barat, Ditangani Bersama Petugas Lintas Sektoral0

Kegiatan yang diinisiasi oleh KKP bersama Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti BRIN, hingga organisasi masyarakat sipil.

Sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan antara lain; pembentukan Centre of Excellence (CoE) konservasi penyu di tiga lokasi, peningkatan kapasitas SDM untuk penanganan mamalia laut terdampar, serta penyusunan pedoman mitigasi dampak aktivitas pesisir dan lepas pantai terhadap Cetacea (mamalia laut).

“Dokumen RAN ini diharapkan bukan hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi menjadi acuan nyata bagi semua pihak untuk bergerak bersama melindungi penyu dan cetacea di wilayah perairan Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam siaran resmi KKP, Selasa (2/7/2025). 

Senada dengan itu, Ranny R. Yuneni dari Yayasan WWF Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan sains terkini. Menurutnya, perlindungan yang efektif harus menggabungkan perlindungan habitat, penguatan kelembagaan lokal, penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi untuk me-mitigasi ancaman terhadap populasi penyu dan Cetacea.

Suarakan Nilai-nilai Lokal

Selama dua hari pelaksanaan, berbagai isu krusial menjadi sorotan seperti perkembangan kondisi penyu dan Cetacea terkini, tantangan pengelolaan kawasan habitat penting, hingga arah kebijakan dan strategi perlindungan spesies di tengah tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim.

Salah satu sesi penting dalam kegiatan ini adalah pembahasan dokumen matriks aksi RAN yang mencakup tujuan, indikator, lokasi prioritas, serta penanggung jawab pelaksana aksi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. Putu Sumardiana, MP, turut menyuarakan pentingnya nilai-nilai lokal dalam pelestarian laut. “Konsep Segara Kerthi dalam ajaran Sad Kerthi mengajarkan kita untuk menjaga laut sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Inilah dasar spiritual dan budaya yang menjadi kekuatan konservasi di Bali,” ungkapnya.

Direktur Konservasi Species dan Genetik, Sarmintohadi menambahkan pentingnya dukungan semua pihak dalam penyusunan RAN, sebagai panduan strategis dalam perlindungan dan pengelolaan penyu serta Cetacea di Indonesia.

Penyu dan Cetacea tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi ini menjadi langkah konkret KKP dalam mendorong tercapainya tujuan perlindungan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk merampungkan dokumen RAN dan menyusun strategi implementasi di wilayah prioritas. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi berbagai pihak dalam upaya perlindungan spesies laut dilindungi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan sebelumnya menyatakan komitmen KKP dalam mendukung target keanekaragaman hayati global melalui penguatan konservasi laut dan perlindungan spesies-nya, sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Arry/Oryza)