- Lagi, Penyelundupan 71 Pekerja Migran dari Malaysia Digagalkan Tim F1QR
- Wujudkan Transformasi Digital ILCS Dukung Implementasi TOS Nusantara di Jayapura
- Strategi Pelindo Layani Pemudik Lebaran 2025 di 63 Terminal, Diskon Hingga Gratis Layanan Pelabuhan
- Mudik Lebaran 2025, Hampir 2 Juta Tiket KA Jarak Jauh Terjual, Ini 10 Rute Favorit
- 196 Pegawai KAI Group Peroleh Transfer Knowledge Pengoperasian Whoosh
- Mudik Lebaran 2025 KAI Daops I Tambah Kereta, Sediakan 1.858 Perjalanan Jarak Jauh
- TOS Nusantara Diterapkan di Terminal Petikemas Jayapura, Layanan Lebih Mudah
- Mudik Lebaran 2025, Penjualan Tiket Kapal PELNI Sudah Mencapai 121.125 Pax
- Catat! Mudik Lebaran 2025, Kapal Express Merak-Bakauheni Diskon 36 Persen
- Irjen TNI - Letjen Saleh Mustafa
Indonesia dan China Kerja Sama Maritim, Bukan Berarti Mengakui Nine Dash Lines

Keterangan Gambar : Presiden RI Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan dengan penuh kehormatan oleh Presiden RRT, Xi Jinping. Foto: Kemenlu RI
Indonesiamaritimenews.com (IMN), TIONGKOK: Presiden RI Prabowo Subianto baru saja melawat ke Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia dan China sepakat kerja sama di bidang maritim. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di Kawasan.
Hal ini sejalan dengan semangat Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) di tahun 2002 serta upaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan Laut China Selatan.
Baca Lainnya :
- Menteri Negara Vanuatu Kunjungi Satgas Port Visit 2024, Kagum dan Terimakasih0
- Perkuat Kemitraan Strategis, Kasal Dampingi Presiden RI Kunjungan Kenegaraan ke Tiongkok0
- Bakti Kesehatan di Kapal Perang KRI WSH-991 Disambut Antusias Warga Vanuatu0
- Jelajahi Samudra Pasifik, Satgas Port Visit 2024 Disambut Hangat di Vanuatu0
- Jelang MNEK 2025, 23 Negara Ikuti Middle Planning Conference di Bali0
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, kerja sama maritim tersebut bukan berarti mengakui nine dash lines atau sembilan garis pengakuan wilayah laut China di kawasan Laut China Selatan.
Dalam siaran persnya Senin (11/11/2024), Kementerian Luar Negeri menjelaskan kerja sama ini diharapkan akan mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di kawasan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan.
Kerja sama ini juga akan dilaksanakan dalam koridor ketentuan undang-undang dan peraturan negara masing-masing. Bagi Indonesia, tentunya kerja sama ini harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang terkait, termasuk yang mengatur kewilayahan yakni;
- Undang-undang ratifikasi perjanjian internasional kelautan, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982, maupun ratifikasi perjanjian bilateral tentang status hukum perairan atau pun delimitasi batas maritim;
- Peraturan tentang tata ruang laut serta konservasi dan pengelolaan perikanan, perpajakan dan berbagai ketentuan lainnya.
Selain itu, semua kewajiban internasional dan kontrak-kontrak lainnya yang dibuat Indonesia yang berkaitan dengan kawasan tersebut akan tidak terpengaruh dan akan terus berlaku tanpa perubahan.
BULAN PENGAKUAN 9 DASH LINES
Kerja sama tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim “9-Dash-Lines”. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.
Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.
Kerja sama maritim yang disepakati Pemerintah Indonesia dan China bukan berarti mengakui nine dash lines atau sembilan garis pengakuan wilayah laut China di kawasan Laut China Selatan.
Indonesia juga meyakini bahwa kerja sama tersebut akan mendorong penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan.
Sebagai catatan, nine dash lines adalah istilah sembilan garis putus kawasan Laut China Selatan yang diklaim secara sepihak sebagai wilayah kedaulatan China. Wilayah tersebut oleh negara-negara lain dinilai melanggar hukum internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 tentang batas wilayah laut yang telah disepakati bersama. (Arry/Oryza)
