Indonesiamaritimenews.com ( IMN),MEDAN: Presiden Joko Widodo  mengatakan tantangan media tidak lagi soal kebebasan pers. Tantangan masa kini adalah teknologi yang berdampak membanjirnya berita di media sosial yang memuat konten recehan.

Hal ini dikatakan Presiden Jokowi dalam sambutannya di puncak Hari Pers Nasional (HPN), Kamis (9/2/2023) di Medan, Sumatera Utara.

"Tantangan pers saat ini adalah keberlangsungan media dan teknologi, tidak lagi soal kebebasan pers karena saat ini media massa sudah bisa memberitakan apapun dengan bertanggung jawab," kata Jokowi.

Baca Lainnya :

• Mempererat Silaturahmi, PP TNI AL Anjangsana ke PP Polri0
• Yuk Kenalan dengan Amfibi Lansia KAPA K-61, Rantis Legendaris Korps Marinir TNI AL0
• Konektivitas Transportasi di Aceh Digeber, Pelabuhan Dibenahi0
• KMP Bahtera Nusantara 3 Siap Melaut, Tingkatkan Konektivitas Kepulauan Riau dan Kalimantan0
• Catatan Perjalanan Puncak Jaya Papua, Kolaborasi PPAD, Terang di Lembah Berkabut0

Pantauan indonesiamaritimenews.com acara puncak HPN yang tahun ini yang mengambil tema 'Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat' di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jl. Willem Iskandar, Deli Serdang, dihadiri ribuan peserta dari berbagai kalangan.

Jokowi juga menyoroti soal derasnya arus informasi kepada masyarakat, termasuk berita dari sosial media hingga mengorbankan visi jurnalisme. Dengan memanfaatkan algoritma, referensi masyarakat dapat dengan mudah dikendalikan. 

"Ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama agar masyarakat memperoleh informasi dan berita yang benar," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

KONTEN RECEHAN

Isu utama dalam dunia pers saat ini bukan lagi kebebasan pers, melainkan soal membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Pers masa kini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Kini semua orang bebas membuat berita.

Masyarakat menurut Jokowi kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform asing dan umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AIgoritma. 

"Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik,” sebut Jokowi.

"Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan,” tambah Jokowi.

Oleh karena itu media mainstream sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Pentingnya media arus utama yaitu sebagai clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope, yang memberi harapan kepada masyarakat.

BELANJA IKLAN

Menyinggung soal keberlangsungan media nasional,  menurutJokowi saat ini 60 persen belanja iklan dikuasai platfrom asing. Artinya, sumber daya keuangan media berkurang.  "Larinya ke sana. Dominasi platform asing dalam periklanan menyulitkan media digital kita," ungkap Jokowi.

Diungkapkan Jokowi, pemerintah akan mendukung keberlangsungan pers. Salah satunya yaitu segera hadirnya aturan tentang publisher rights. Selain itu pemerintah juga akan meminta seluruh pihak yang terkait menyelesaikan penyusunan aturan tersebut, supaya bisa diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Pengaturan publisher rights atau regulasi hak cipta jurnalistik tersebut nantinya mengatur setiap platform harus bekerja sama dengan media di Indonesia ketika hendak menyampaikan berita di platform mereka. Dengan kata lain flatform harus bekerja sama dengan media di Indonesia ketika hendak menyampaikan berita di platform. 

Perpres publisher rights juga akan memberikan hak kepada Dewan Pers. Hak tersebut  yaitu mengontrol, mengawasi, dan memediasi kerja sama antara platform dan media. Karena pemerintah tidak menganjurkan untuk membentuk badan khusus baru.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 27 Januari 2023 telah menyerahkan Rancangan Perpres publisher rights kepada Presiden untuk mendapatkan izin prakarsa hak tersebut.

Peringatan HPN di Medan selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga sejumlah menteri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan beberapa gubernur/kepala daerah.(Irvan Medan/ Oryza/Mar)