Hal ini dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menggelar rapat koordinasi bersama  Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, di kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/2/2023).

“Saya menyerap aspirasi yang disampaikan pak Pj Gubernur untuk meningkatkan pelayanan transportasi. Untuk itu saya mengajak para Dirjen hadir di Aceh untuk bisa berkoordinasi secara langsung,” kata Budi Karya. 

Menhub mengungkapkan, akan melakukan sejumlah pembenahan di berbagai sektor. Di antaranya yaitu di sektor perhubungan laut. 

Sektor transportasi laut menurut Budi Karya memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan antar pulau, seperti Kepulauan Sabang. Budi Karya akan mengkonsolidasikan sejumlah pelabuhan yang ada di Aceh dan mengusulkan pengelolaannya untuk diserahkan kepada BUMD. 

“Dengan dikelola BUMD kita harapkan pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah ekonomi,” ucap Budi Karya.

 “Saya mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama memberikan subsidi berupa block seat kepada maskapai agar tidak merugi. Kita bisa lakukan subsidi selama tiga bulan di awal,” tutur Budi Karya.

Ia juga akan mengupayakan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan (direct flight) haji dan umroh dari Aceh. “Kita upayakan frekuensinya terus bertambah dari yang tadinya satu kali seminggu, nantinya bisa dua atau tiga kali dalam seminggu,” ucap Menhub Budi Karya.

Ia berharap, keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pembangunan sektor transportasi di daerah, mulai dari tahap perencanaan dan pembangunan seperti: dukungan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, serta tata ruang dan perizinan.

Sedangkan ke tahap operasional seperti: mendukung keseimbangan muatan balik kapal tol laut melalui komoditas unggulan yang ada di daerah, serta dukungan pemberian subsidi block seat untuk keberlanjutan penerbangan, dan subsidi angkutan massal perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS).

 "Kami masih mengharapkan adanya penerbangan perintis tambahan, seperti dari Banda Aceh ke Kabupaten Aceh Singkil serta lokasi lain yang jarak tempuh daratnya lebih dari 10 jam," tuturnya.

Usai dari Banda Aceh, Menhub bertolak ke Lhokseumawe untuk meninjau Pelabuhan Pupuk Iskandar Muda. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan untuk melayani barang/logistik dari sejumlah perusahaan di bidang perpupukan, petrokimia dan kimia lainnya. Selain itu di Lhokseumawe Menhub juga meninjau Bandara Malikussaleh.

Pada tahun 2023, total alokasi anggaran pembangunan dan pengembangan sektor transportasi di Provinsi Aceh sebesar Rp458,8 Miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan 16,34 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp394,36 Miliar.

Adapun anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa program diantaranya yakni: rehabilitasi pelabuhan penyeberangan, terminal tipe A, pembangunan jalur KA, runway Bandara, fasilitas keselamatan jalan, rambu suar, subsidi perintis (darat, laut, udara, kereta api), dan penyelenggaraan pendidikan vokasional di sektor transportasi.

Turut hadir dalam tinjauan, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi, Anggota Komisi V DRI RI Ruslan M. Daud dan Ketua DPRD Aceh Samsul Bahri, dan sejumlah jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub yang ada di Provinsi Aceh. (Arry/Oryza)