Indonesiamaritimenews.com (IMN), BANDUNG: Kolaborasi dalam memastikan kualitas layanan PSO (public service obligation) terbaik untuk masyarakat adalah sangat penting. Termasuk layanan publik dibidang angkutan laut.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah memberikan mandat kepada PT. Pelni (Persero) untuk melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi. 

Baca Lainnya :

• Soal Politik Dinasti, Prabowo: Salahnya Apa, Kita Dinasti Merah Putih!0
• Biaya Logistik Nasional Diklaim Capai 14,29 Persen dari PDB, Dwelling Time Juga Turun0
• Kementan Minta Waktu Bongkar Beras Impor Dipercepat, Dirut Pelindo Bilang Begini0
• Ini Perubahan Visi dan Transformasi PELNI, Logo Baru dan Wajah Baru0
• Kegiatan Ekspor Pelayaran Indonesia Meningkat, Kapal Asing Masih Mendominasi0

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Rapat ini digelar oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam rangka memperkuat konektivitas, produktivitas, dan ketepatan waktu layanan kapal di Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk memastikan pelayanan angkutan laut PSO terus meningkat demi kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat antar pulau.

Semangat untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut PSO di Indonesia menjadi pusat perhatian dalam acara Rakornis di Bandung. Dalam acara ini, Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam memastikan kualitas layanan PSO yang lebih baik untuk masyarakat.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah memberikan mandat kepada PT. Pelni (Persero) untuk melaksanakan PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi yang melayani 8 pelabuhan pangkal dan 75 pelabuhan singgah, dengan operasional 26 kapal penumpang. Hingga September 2023, lebih dari 3 juta penumpang telah dilayani.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi, Ditjen Hubla memiliki komitmen untuk melaksanakan pelayaran angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dan Menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu mendorong PT Pelni (Persero) dengan logo dan semangatnya yang baru untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan PSO dengan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," kata Capt. Antoni.

Hal tersebut dalam rangka memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat akan transportasi laut dengan harga yang terjangkau agar dapat terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Semangat untuk terus meningkatkan layanan angkutan laut PSO merupakan hal yang sangat penting. Evaluasi berkelanjutan atas implementasi PSO yang telah ada, mendengarkan masukan dari pengguna layanan, dan tindak lanjut yang cepat adalah upaya Ditjen Perhubungan Laut dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, untuk memastikan bahwa manfaat dari operasional kapal PSO dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

Capt. Antoni menjelaskan, Rakornis ini diadakan untuk mengumpulkan masukan berharga dari berbagai narasumber dan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PSO.

"Kami berharap dengan anggaran yang cukup besar yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi ini , PT PELNI (Persero)   dalam memperhitungkan produk penyelenggaraan PSO tidak hanya memperhitungkan terhadap tingkat capaian produksi penumpang tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap Politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan pendidikan" ujarnya.

PENYESUAIAN JADWAL

Dalam rangka peningkatan layanan agar PT PELNI (Persero) terus melakukan sosialisasi terhadap penyesuaian jadwal dan selalu berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait di semua pelabuhan singgah kapal PSO, serta menerapkan sistem penjualan tiket secara online.

Beberapa hal penting yang Menjadi arahan Bapak Menteri Perhubungan RI adalah

1. Agar PT PELNI (Persero) melakukan tatakelola BBM dengan baik, dan selalu berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi agar kebutuhan BBM kapal PSO dapat terpenuhi dengan baik dan perencanaannya harus dievaluasi secara terus menerus;

2. Agar PT PELNI (Persero) melakukan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik, agar setiap kebijakan yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT PELNI (Persero) dapat dipahami dengan baik oleh SDM kantor pusat dan seluruh kantor cabang. Kepala cabang harus memahami secara detail tatacara pelaporan pembiayaan dan sebagainya, dan dapat merubah mindsetnya untuk menjadi pelayan Masyarakat sehingga ini akan menjadi hal penting untuk proses transformasi layanan di PT PELNI (Persero).  

Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat membutuhkan transportasi laut yang efisien untuk menghubungkan pulau-pulau dan memobilisasi penduduk. Transportasi laut, terutama dalam kelas ekonomi, memberikan solusi yang efektif dengan tarif terjangkau.

"Kami berharap untuk terus memberikan layanan transportasi laut yang terjangkau dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Kami yakin bahwa dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan angkutan laut PSO demi kemakmuran masyarakat Indonesia," tandas Capt. Antoni.

Acara ini turut dihadiri oleh  Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan; Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. (Riz/Oryza)