Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh membahas rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle yang tersebar di sepanjang jalur Pantura.

Program revitalisasi tersebut untuk menghidupkan kembali tambak-tambak idle (tidak diurus) yang tidak terpakai untuk kegiatan budi daya ikan nila. Menteri Trenggono menginginkan pembangunan kembali tambak-tambak tersebut berjalan sesuai aturan.

Baca Lainnya :

• 170 Ribu Paket Makan Menu Ikan Dibagikan KKP ke Pelajar, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui0
• KKP Gandeng Kemendes PDT, Kebut Program MBG dan Swasembada Pangan0
• KKP Yakinkan Amerika Produk Perikanan Indonesia Penuhi Standar Mutu Ekspor AS0
• Sejahterakan Nelayan, KKP Gandeng KNTI Jadi Kepanjangan Tangan Pemerintah0
• KKP: Hingga Oktober 2024, Produksi Perikanan dan Rumput Laut 18,26 Ton, Penerimaan Meningkat0

Dalam pertemuan berlangsung di Jakarta pada Senin (26/11/2024) sore tersebut, Ateh mengatakan siap mendukung program budi daya yang merupakan salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan revitalisasi tersebut perlu melibatkan berbagai pihak.

“Dalam pelaksanaanya perlu keterlibatan berbagai sektor. Mulai dari bicara kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga pengawasan pelaksanaannya,” kata Trenggono.

Mengawali program revitalisasi tambak idle, KKP sudah membangun modeling budi daya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat sebagai percontohan. Metode budi daya yang diterapkan di Karawang, dapat diduplikasi untuk mendukung program revitalisasi tambak idle.

BINS merupakan modeling sistem usaha budi daya ikan nila salin yang modern, profitable, dan berkelanjutan. Untuk mereplikasi model ini di berbagai tempat tanpa membebani keuangan negara, pihaknya berencana melibatkan pelaku usaha agar produksi lebih fokus dan optimal.

Di sisi lain, negara tetap akan mendapat pemasukan untuk melakukan pembangunan di wilayah lain. “KKP membutuhkan fatwa hukum BPKP untuk dapat mengimplementasikan model bisnis pengelolaan BINS Karawang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

DISAMBUT BAIK

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik program revitalisasi tambak idle yang direncanakan KKP.

Ateh mengatakan siap mendukung program budi daya yang merupakan salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dalam pemenuhan ketahanan pangan.

“Kami akan langsung mempelajari lahan yang akan digunakan berikut dengan modeling budi daya yang sudah ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi ‘tambak mangkrak’ yang ada di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pelaksanaan proyek revitalisasi tambak rencananya akan dimulai pada 2025.

Revitalisasi awal akan dimulai pada 2025, menyasar 13 ribu hektare tambak mangrak dari total luasan 78 ribu hektare. Revitalisasi ditargetkan selesai pada 2029 yang berada di empat provinsi dan 28 kabupaten/kota. (Riz/Oryza)