Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono mengajak pengurus Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memperkuat sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan tradisional melalui berbagai kebijakan pemerintah.

Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat menerima audiensi pengurus KNTI di kantor KKP Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Baca Lainnya :

• KKP: Hingga Oktober 2024, Produksi Perikanan dan Rumput Laut 18,26 Ton, Penerimaan Meningkat0
• Food Safety Jadi Isu Global, KKP Gandeng Norwegia Tingkatkan Mutu Produk Perikanan0
• KKP Lepas Ekspor Indukan Udang dan Pakan ke Brunei0
• UIIF Ideathon Nusantara 2024, Pertamina Trans Kontinental Gandeng UI Bangun Masyarakat Pesisir0
• KKP Perketat Pengawasan Daerah Perbatasan0

Menurutnya, sebagai organisasi perwakilan nelayan tradisional, KNTI memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyejahterakan nelayan tradisional sama halnya dengan pemerintah.

“KNTI harus jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyejahterakan nelayan tradisional,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima indonesiamaritimenews.com.

Ia menjelaskan, KKP memiliki sejumlah program prioritas yang tujuannya adalah menyejahterakan nelayan tradisional. Mulai dari pembangunan kampung nelayan modern yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, penghapusan utang, hingga berupaya menyalurkan bahan bakar minyak secara tepat sasaran ke nelayan.

Namun, kata Menteri Trenggono, selama ini ia menemukan banyak pengusaha yang mengatasnamakan nelayan dan menghambat berbagai program kerja terkait kesejahteraan nelayan.

“Tujuan kebijakan kita adalah kesejahteraan nelayan tradisional. Salah satu cara ya meningkatkan produktivitasnya. Tapi kita banyak temukan banyak nelayan yang dijadikan alat pengusaha untuk melawan pemerintah. Nah KNTI harus bisa menyampaikan program kebijakan kesejahteraan nelayan,” jelasnya.

Menteri Trenggono pun meminta KNTI mendata jumlah nelayan tradisional yang benar-benar memiliki kapal, bukan yang bekerja dengan kapal pengusaha.

“Saya minta satu dua bulan ke depan seluruh data nelayan tradisional by name by adress di setiap daerah sudah ada. Dari situ kita bisa lakukan berbagai intervensi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KNTI Dani Setiawan menyambut baik ajakan Menteri Trenggono untuk berkolaborasi menyejahterakan nelayan tradisional. Dia pun menyatakan siap untuk segera melakukan pendataan para nelayan termasuk dengan masalahnya.

“Kami siap membantu pemerintah untuk menyejahterakan nelayan tradisional. Namun kami berharap agar pemerintah memberi dukungan dan solusi yang dibutuhkan para nelayan tradisional,” ungkapnya.

Seperti diketahui, KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono memiliki lima program ekonomi biru untuk menyejahterakan nelayan serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Meliputi perluasan wilayah konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur, pembangunan budidaya  ramah lingkungan, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program ekonomi sirkuler pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. (Arry/Oryza)