Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern konsisten dilakukan sepanjang 2025.

Hal tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program dan anggaran kementerian.

Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan, pengawasan intern tidak lagi diposisikan semata sebagai fungsi pengendalian kepatuhan, melainkan sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan program

Baca Lainnya :

• Trauma Healing dan Pengobatan Massal di KRI RJW-992, Pulihkan Kesehatan dan Mental Korban Bencana0
• Lanjutkan Misi Kemanusiaan, ASDP Kerahkan KMP Jatra I Angkut 44 Ton Bantuan untuk Sumatera0
• Perkumpulan Perwira TNI/Polri Anak Medan Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera0
• Perkuat Daya Saing Ekspor, KKP dan DWF Indonesia Genjot Kompetensi Pekerja Pembekuan Tuna0
• Pelindo Tanjung Priok Dukung Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Sumatera0

Penguatan pengawasan intern KKP tercermin dari capaian kinerja yang stabil, salah satunya dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2022–2024.

Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan KKP dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kinerja KKP dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan juga menunjukkan hasil yang solid. Hingga 2025, persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mencapai 85,14 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen.

Sebagai kementerian yang mengelola program dan anggaran bernilai triliun rupiah setiap tahun, KKP menjalankan kegiatan yang tersebar luas hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Program tersebut mencakup bantuan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat perikanan, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

Dalam konteks tersebut, pengawasan intern menjadi instrumen kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudi daya, serta masyarakat pesisir.

Kualitas Belanja Negara

Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa pengawasan intern tidak lagi diposisikan semata sebagai fungsi pengendalian kepatuhan, melainkan sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan program. Menurutnya, opini WTP merupakan titik awal, bukan tujuan akhir.

“Tantangan ke depan adalah memastikan kualitas belanja negara benar-benar berdampak bagi masyarakat serta mampu meminimalkan risiko sejak tahap perencanaan,” kata Ade Tajudin di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dalam penguatan sistem pengendalian intern, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP mencapai nilai 3,68 dan berada pada Level 3 atau Terdefinisi di Tahun 2024 dan saat ini sedang proses penilaian oleh BPKP. Capaian ini menunjukkan bahwa kerangka pengendalian intern telah terbangun secara sistematis, terdokumentasi, dan dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Sementara itu, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KKP mencatat skor 3,70 dan berada pada Level 3 atau Delivered, yang menandakan fungsi pengawasan telah mampu memberikan nilai tambah melalui peran assurance dan advisory.

Selain pengawasan keuangan dan kinerja, Ade juga aktif mendorong pembangunan Zona Integritas serta implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang disinergikan dengan agenda reformasi birokrasi.

“Upaya ini diarahkan untuk membangun budaya integritas dan memperkuat pencegahan risiko penyimpangan sejak dini,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan intern melalui penguatan manajemen risiko terintegrasi, peningkatan kompetensi APIP, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data.

Pengawasan yang kuat dan adaptif diyakininya menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta terpercaya di mata publik. (Arry/Mar)