Indonesiamaritimenews.com( IMN), JAKARTA: Indonesia berhasil mempertahankan azas cabotage dalam pertemuan IEU-CEPA ke-14 di Brussel, Belgia. Kegiatan feeder services pada pelayaran dalam negeri tetap harus dilakukan oleh kapal nasional.

Pertemuan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) digelar di Brussels, Belgia mulai Senin (8/5/2023) sampai Jumat (12/5).

Delegasi Indonesia terdiri dari Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Atase Perhubungan Den Haag Belanda, serta Kementerian Perdagangan.

Baca Lainnya :

• Kapal Tabrak Karang Tenggelam di Pulau Harapan, 8 Penumpang Selamat0
• BRIN Sebut 28 Desember Ada Badai Dahsyat, BMKG Bilang Hanya Hujan, Kok Beda ?0
• PNPB Kelautan dan Perikanan Mencapai Rp1,79 Triliun, Menteri KKP: Terbesar Sejak 19990
• Waspada Tinggi Gelombang 4 Hingga 6 Meter Sampai 2 Januari 2023, Ini Lokasinya0
• Lewati Perairan Somalia, Satgas MTF XXVIII-N/UNIFIL Siaga Jaga Perang 0

Adapun agenda yang dibahas berkaitan dengan Sektor Transportasi Laut pada Pertemuan IEU-CEPA ke-14 ini adalah, rancangan Teks International Maritime Transport Services dan Market Acces atau Akses Pasar. 

Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Rifanie Komara, yang ikut hadir sebagai anngota delegasi Indonesia mengatakan, 

pada agenda pembahasan Rancangan Teks International Maritime Transport Services, Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyepakati beberapa poin terkait Cargo Sharing Agreement dan Reposisi Empty Container. 

"Sedangkan pada pembahasan Agenda Akses Pasar, pertemuan menyepakati tentang Foreign Equity Participation (FEP),” ungkap Rifanie melalui keterangan tertulis dikutip Minggu (14/5/2023).

 PERTAHANKAN RUMUSAN NASKAH

Rifanie mengungkapkan, Indonesia berhasil mempertahankan urusan rumusan naskah Rancangan Teks International Maritime Services pada pasal yang mengatur tentang Cargo Sharing Agreement. 

Urusan rumusan naskah ini, menurut Rifanie, dapat mengamankan posisi Indonesia. Apabila di kemudian hari Indonesia menemukan perjanjian CSA dengan negara lain, maka Indonesia memiliki waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Selain itu, pasal ini juga dikaitkan dengan Offer and Request Schedule of Commitment (SoC) yang akan menguntungkan Indonesia.

AZAS CABOTAGE

 Indonesia juga berhasil mempertahankan azas cabotage pada pasal yang mengatur tentang Reposition Empty Container dan belum dapat menerima usulan Uni Eropa yang menambahkan suatu klausul dalam naskah. Karena klausul dimaksud pengertiannya dianggap melanggar azas cabotage. 

 “Terkait hal ini, kedua pihak sepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut pada perundingan selanjutnya dan menyiapkan data dukung tentang terkait dengan pengertian tentang peti kemas kosong,” terang Rifanie.

 Selain itu, Indonesia juga meyampaikan posisinya bahwa pengertian feeder services pada pasal ini tidak boleh melanggar azas cabotage, yaitu kegiatan feeder services pada pelayaran dalam negeri harus dilakukan oleh kapal nasional.

 AKSES PASAR

Pada agenda Akses Pasar, membahas tentang request Uni Eropa yang menjadi potensi offer Indonesia, yaitu Rental of Vessel without Crew, International Passenger Transport, dan International Freight Transport. 

Indonesia diminta mempertimbangkan permintaan UNI EROPA untuk peningkatan FEP pada sub sektor Supporting Services for Maritime Transport dalam hal Port Operation Services, Cargo Handling Services, dan permintaan offer baru di sub sektor Pushing and Towing Services.

 “Terkait hal tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa FEP pada akses pasar di maritime services pada fora AFAS lebih tinggi dibandingkan dengan fora lain seperti IACEPA, atau RCEP sesuai dengan amanat Presiden dalam rangka ASEAN Economic Community (AEC), serta pemenuhan threshold tertentu dalam rangka mendukung AEC tersebut,” ujar Rifanie.

 Delegasi Indonesia juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan penggunaan kapal asing untuk kegiatan offshore. Indonesia menyampaikan, bahwa Kementerian Perhubungan hanya mengatur tentang penggunaan kapalnya, sedangkan untuk perizinan usahanya melekat pada instansi pembinanya.

Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa pengertian kegiatan offshore tidak mencakup kegiatan angkutan barang dan/atau penumpang, sehingga tidak termasuk dalam pengertian International Passenger Transport, International Freight Transport. 

 Indonesia juga menyampaikan bahwa persetujuan penggunaan kapal asing untuk kegiatan offshore harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain tidak tersedia kapal Indonesia dengan spesifikasi tertentu di waktu tertentu.

PELUANG PELAUT INDONESIA

 Selain pembahasan tersebut di atas, Rifanie mengungkapkan, Delegasi Indonesia juga telah menyampaikan usulan pembahasan lebih lanjut kepada pihak Uni Eropa terkait peluang Pelaut dan para professional di bidang transportasi Indonesia lainnya untuk bekerja di kapal-kapal bendera Uni Eropa.

 Sebagai informasi, Negosiasi Putaran ke-14 Perundingan IEU CEPA dilaksanakan pada tanggal 8 Mei hingga 12 Mei 2023, di Comet Meetings – Louise, Brussels, Belgia. 

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan. Adapun delegasi Kementerian Perhubungan diwakili oleh Sesditjen Perhubungan Darat, Atase Perhubungan pada KBRI Den Haag, Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, serta 3 orang wakil Ditlala dan Bag Hukum KSLN Ditjen Hubdat.

 Perundingan ini terdiri dari beberapa grup diskusi antara lain yang membahas tentang perdagangan barang, ketentuan asal barang, hambatan teknis perdagangan, perdagangan jasa, pengamanan perdagangan, investasi, pengadaan pemerintah, transparansi dan praktik penyusunan regulasi, penyelesaian sengketa, ketentuan institusional, hak kekayaan intelektual, badan usaha milik negara, kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas, serta usaha kecil dan menengah.

 Pembahasan isu yang terkait dengan transportasi dibahas di grup diskusi Trade in Services (TIS), dipimpin oleh Direktur Perundingan Perdagangan Jasa – Kementerian Perdagangan, selaku lead negotiator untuk TIS. 

Adapun isu yang terkait dengan transportasi laut adalah pembahasan rancangan text International Maritime Transport Services dan market access (akses pasar). Perundingan ini merupakan tindaklanjut dari perundingan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 6 - 11 Februari 2023 di Badung, Bali. (Arry/Oryza)